Aturan THR Dipercepat, BPN Prabowo: Jangan Diralat dan Ditarik Lagi

Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berharap pemerintah konsisten dengan kebijakan pemberian THR 2019 dan gaji ke-13 untuk PNS yang pengumuman aturannya dipercepat sebelum pilpres. BPN meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak meralat dan menarik kebijakan tersebut.

"Kaji ulang dulu dengan jelas dan detail. Jangan sampai, aturannya keluar, lalu karena kurang pertimbangan ditarik, diralat, dan direvisi lagi. Jadi, tidak ada kepastian hukum. Ini menurunkan state credibility. Orang makin-makin tidak percaya pemerintah karena suka grasa-grusu," kata juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Faldo Maldini, kepada wartawan, Jumat (22/2/2019).

Baca juga: Aturan Dipercepat, BPN: Terima THR-nya, Tetap Ganti Presidennya

Menurut Faldo, Jokowi memang butuh kebijakan populis seperti itu demi 'menarik hati' ASN. Sebab, menurut dia, kebanyakan ASN mendukung Prabowo-Sandiaga.

"Kita tunggu saja, acara petahana lagi bagi-bagi THR. Beliau memang butuh kebijakan seperti itu, karena di beberapa survei memperlihatkan ASN memberikan banyak dukungan kepada capres kami. Realistis saja sih, itu menurut kami," ujar politikus PAN itu.

Faldo mengatakan kebijakan Jokowi itu tak melanggar aturan. Namun dia mengingatkan pemerintah memastikan uang untuk THR itu ada.

"Tidak ada yang salah secara legal dan aturan. Tetapi jangan sampai karena kebutuhan jelang pemilu ini, uangnya malah tidak ada. Kan pernah kejadian tahun lalu itu, Bu Risma di Surabaya marah-marah, ternyata alokasi THR-nya diminta ke pemerintah daerah. Beberapa kepala daerah mengeluh dan konsultasi kepada kami terkait aturannya," ucap Faldo.

Baca juga: TKN Jokowi Sangkal Politisasi THR PNS: Mikir Jernih Gitu Lho!

"Saran kami, aturan itu harus dibicarakan dengan Kementerian Keuangan secara detail. Sekaligus, minta pendapat dari kepala-kepala daerah. Aturan ini kan berlaku nasional. Jangan sampai, beda-beda malah jadi beban buat yang mau menjalankannya. Setelah pemilu, malah ricuh," lanjut dia.

Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemberian THR 2019 dan Gaji Ke-13 untuk PNS atau ASN ditargetkan rampung sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Dengan begitu, THR akan cair pada Mei 2019.

Pemerintah, dalam surat keterangan tersebut, berupaya agar PP itu bisa ditetapkan sebelum pilpres, yang berlangsung pada 17 April 2019. THR bagi ASN pun akan cair seusai pilpres, yakni pada Mei--satu bulan sebelum Idul Fitri, yang jatuh pada Juni 2019.

Baca juga: Tepis THR PNS Politis, Inas Sebut Kebijakan Jokowi Memihak Rakyat

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin meminta kubu Prabowo tak selalu mengaitkan segala sesuatu dengan politik. Timses pasangan nomor urut 01 itu menegaskan komitmen Jokowi bagi kesejahteraan masyarakat.

"Pembayaran THR sesuatu yang sudah terjadwal tiap tahun, ada atau tidak ada pilpres. Jika dibayar lebih cepat tentu saja lebih baik, ASN dan PNS dapat mempersiapkan hari raya lebih awal," kata Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima, kepada wartawan, Jumat (22/2).

"Harusnya ini disambut gembira karena pemerintah mampu untuk memberikan THR dan gaji ke-13 untuk ASN. Ini membuktikan pemerintahan Pak Jokowi mampu menjaga keuangan negara dengan baik, realistis dan kredibel," sambung politikus PDIP itu.


Saksikan juga video 'BPN Tuding THR PNS Kejar Tayang, TKN: Bukan Politis':

[Gambas:Video 20detik]

(tsa/elz)