detikNews
Kamis 21 Februari 2019, 14:45 WIB

Saat Sara Djojohadikusumo dan Wanda Hamidah Bicara 'Pendidikan dan Korupsi'

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Saat Sara Djojohadikusumo dan Wanda Hamidah Bicara Pendidikan dan Korupsi Foto: Nur Azizah/detikcom
Jakarta - Isu pendidikan selama ini dianggap kurang 'seksi' untuk menaikkan elektoral dalam pemilu. Jaringan Semua Murid Semua Guru mengajak para calon anggota legislatif lebih memperhatikan sektor pendidikan.

"Sebetulnya dalam konteks pemilu saat ini, kita melihat hubungan-hubungan politik yang sering dibicarakan oleh para politisi maupun oleh publik yang jadi bagian dari pemilih," kata inisiator Semua Murid Semua Guru Najeela Shihab di Kolega Coworking Space Senopati, Jalan Suryo, Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2019).

"Pendidikan nggak pernah jadi isu yang cukup 'seksi' sih politically. Ada banyak faktor, ya. Kita tahu masalah pendidikan itu sering kali kompleks, untuk mendorong perubahan itu butuh waktu yang sangat panjang, lebih panjang dari siklus pemilu lima tahunan," imbuhnya.


Jaringan Semua Murid Semua Guru menggelar diskusi bertajuk 'Gawat Darurat Pendidikan: Pendidikan dan Korupsi'. Caleg Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djokohadikusumo (Sara) menyayangkan praktik-praktik korupsi yang masih terjadi di sektor pendidikan.

"Jadi nggak kaget, tapi ya ini kita sayangkan. Bahwa seharusnya mereka yang menjadi pendidik, yang mendidik generasi penerus kita tentang apa yang benar dan apa yang salah di luar dari keluarga, justru mereka yang memberikan contoh yang kurang baik. Ini seharusnya jadi wake up call," ujar Sara.

Sara pun mengharapkan adanya reformasi pendidikan yang memungkinkan para siswa tidak hanya terpaku pada nilai akademis, tetapi juga mendorong siswa untuk memiliki karakter yang baik. Menurut Sara, sistem pendidikan yang ada di Indonesia sekarang belum bisa beradaptasi dengan perubahan zaman.

"Ya balik lagi, tujuan pendidikan apa? Apa sih yang kita inginkan dari anak-anak kita? What we want them to be like? Kan istilahnya bukan hanya PNS saja, atau jadi tentara, polisi. Jadi ekspektasi dan juga demand-nya dari apa yang dibutuhkan seseorang untuk bisa sukses in this 21st century itu sudah beda. Dan sayangnya, sistem pendidikan kita masih zaman baheula yang belum mengakomodasi perubahan zaman ini," ungkap Sara.

"Jadi mau nggak mau orang itu harus bisa beradaptasi. Sayangnya, kalau kita bicara gawat darurat, ya kita harus admit bahwa memang seperti itu, tapi banyak juga kok yang naik dan memang betul-betul menjadi pendidik karena dia mau melihat anak-anaknya succeed," pungkasnya.

Saat Sara Djojohadikusumo dan Wanda Hamidah Bicara 'Pendidikan dan Korupsi'Foto: Nur Azizah/detikcom


Senada dengan Sara, caleg Partai NasDem Wanda Hamidah merasa miris dengan maraknya praktik korupsi di bidang pendidikan. Menurutnya, korupsi terjadi bukan karena masalah kesejahteraan, tetapi karena ada kesempatan.

"Tapi kan kesempatan ini harus bisa dieliminasi, harus bisa di-reduce, harus bisa diturunkan. Kalau bisa, ditutup kesempatannya ini gimana caranya, dengan transparansi anggaran. Transparansi anggaran dari mana? Mulai pembahasan, dari eksekutif dan legislatif terlibat di situ. Dari pembahasan harus transparan, terbuka untuk umum, terbuka untuk dikritisi oleh masyarakat sebelum diketok palu," jelas Wanda.

Wanda mendorong adanya transparansi publik dari sekolah-sekolah yang mengelola dana BOS. Dengan adanya transparansi ini, Wanda berharap praktik korupsi bisa dicegah.

"Terus sanksi hukum juga mesti keras juga sekarang. Kadang-kadang saya miris kalau korupsi itu dilakukan oleh orang-orang yang justru melindungi kepentingan rakyat. Harusnya memberikan keteladanan kok kalian malah memberikan keteladanan yang buruk. Itu kan miris. Pertama keterbukaan informasi untuk me-reduce, ya," paparnya.

Ia juga mendorong peran inspektorat dan KPK untuk melakukan pengawasan. Menurutnya, KPK tak boleh menganggap enteng karena anggaran pendidikan terbilang besar.

"Kedua, ya mungkin inspektorat harus aktif juga mengawasi. Mungkin juga sekarang KPK kali. KPK juga mungkin jangan dianggap masalah sepele juga karena anggaran pendidikan itu besar sekali. Ada sanksi hukum dan sanksi administratif. Pecat atau ya misalnya gurunya dipindahkan, kepala sekolah ini dipindahkan. Korupsi yang sistematis ini bahaya sekali. Jadi nggak ada salahnya supaya menimbulkan efek jera, KPK masuk juga di sini," tuturnya.
(azr/tor)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com