Menhan: Purnawirawan Silakan Berpolitik, tapi Ingat Sumpah Prajurit

Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu ikut berkomentar mengenai banyaknya purnawirawan TNI yang berafiliasi dengan politik. Ryamizard tidak mempermasalahkan itu.

"Kan saya bilang tadi, purnawirawan itu boleh ke mana-mana, masuk partai apa-apa silakan," ucap Ryamizard kepada wartawan selepas acara simposium bertajuk 'Jati Diri TNI' di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2019).

"Purnawirawan sudah nggak aktif kok, tapi ke mana-mana tuh ya tetap pegang teguh sumpah prajurit, kejujuran, kebenaran, mendukung Pancasila, dan lain-lain," imbuhnya.

Keterlibatan purnawirawan dalam politik sempat menimbulkan dugaan timbulnya kembali dwifungsi ABRI. Namun Ryamizard membantah itu.

Baca juga: Ombudsman: Isu Rencana TNI Jabat Sipil Potensi Maladministrasi

"Tidak ada itu dwifungsi ABRI lagi. Kan sudah diselesaikan. Masalah ada purnawirawan mau ke mana, mau ke mana itu hak mereka dan hak juga yang punya kementerian mau diterima atau tidak gitu lho. Nggak ada dipaksa-paksa ke mana-mana," ujar Ryamizard.

Berkaitan dengan itu, Ryamizard memastikan TNI netral dalam pemilu. TNI, disebut Ryamizard, akan aktif memantau jalannya pemilu dan melapor kalau ada terjadi kecurangan.

"Kalau ada kecurangan (pemilu) ya dicatat dan dilaporkan kepada yang bersangkutan, kecuali ada yang mengganggu keamanan nasional secara luas itu tugas tentara," ucapnya.

Simak Juga 'Jokowi-Ma'ruf Didukung Purnawirawan TNI-Polri':

(dhn/dhn)