DetikNews
Rabu 20 Februari 2019, 21:55 WIB

BPK Jelaskan soal Audit Citarum Harum, Pastikan Dukung Pemerintah

Dhani Irawan - detikNews
BPK Jelaskan soal Audit Citarum Harum, Pastikan Dukung Pemerintah Ilustrasi Sungai Citarum (Antara Foto/Raisan Al Farisi)
Jakarta - BPK memastikan dukungannya pada pemerintah dalam program Citarum Harum. Audit yang dilakukan BPK disebut agar menjadi perhatian dalam pelaksanaan program Citarum Harum ke depan.

Berawal dari penilaian BPK tentang masih adanya kelemahan dalam program Citarum Harum. BPK menilai kelemahan tersebut salah satunya dalam segi perencanaan yang dilakukan pemerintah.

"Pemerintah kabupaten/kota di daerah aliran sungai (DAS) Citarum sebagai pelaksana kebijakan di tingkat daerah belum dilibatkan dalam struktur organisasi Citarum Harum," demikian keterangan tertulis BPK yang diterima, Senin (18/2/2019).

Pernyataan BPK ini dibagikan kepada wartawan setelah pergelaran seminar 'Membedah Sungai Citarum dari hulu sampai Jakarta' di kantor BPK. Dari pihak BPK, pernyataan disampaikan oleh anggota IV, Rizal Djalil.

Setelahnya, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut program itu dibikin lantaran pemerintah pusat ingin turun tangan menyelamatkan Sungai Citarum. "Sekarang gaungnya sudah dilihat oleh internasional bahwa Indonesia sudah terlihat serius. Jadi, kalau ada orang mengatakan bahwa kita pencitraan, kita jauh dari itu, karena ini menyangkut masalah masa depan daripada rakyat Jawa Barat di bantaran Sungai Citarum," kata Luhut setelah menghadiri Pameran Citarum Expo 2019 di Gedung Sabilulungan, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (19/2).


Setelahnya, Rizal Djalil kembali mengirimkan keterangan pers. Berikut ini isinya:

1. Memang benar BPK telah melakukan audit Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum TA 2016 s.d Semester I 2018 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta pada instansi lainnya. Dalam pemeriksaan ditemukan akar permasalahan pencemaran Citarum, antara lain lahan di hulu tidak dikelola sesuai prinsip konservasi yang benar dan ditemukan tingkat pencemaran yang melewati ambang batas baik di hulu maupun di sepanjang badan sungai sampai ke Kalimalang Jakarta. Hasil pemeriksaan tersebut telah disampaikan kepada Lembaga Tinggi Negara terkait dan telah disampaikan ke publik melalui forum seminar tanggal 18 Februari 2019. Audit tersebut dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK;

2. Dalam hasil audit BPK yang kami sampaikan dalam forum tersebut memang mengungkapkan pentingnya melibatkan masyarakat dan industri yang beroperasi di sekitar DAS Citarum;

3. BPK mendukung sepenuhnya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum yang dilakukan secara lintas sektoral dan komprehensif;

4. Audit tersebut tidak dimaksudkan untuk memotret program Citarum Harum secara khusus yang baru dimulai pada Februari 2018, namun tim yang turun ke lapangan melakukan pengamatan dan merumuskan rekomendasi untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaan Program Citarum Harum ke depan;

5. Komitmen BPK mendukung suksesnya program Citarum Harum, sama besarnya dengan komitmen BPK mendukung suksesnya pengambilalihan divestasi PT Freeport Indonesia;

6. Tidak benar ada kata 'pencitraan' yang terlontar dalam forum seminar tersebut, ditujukan kepada Program Citarum Harum yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat melalui Perpres Nomor 15 Tahun 2018; kosakata pencitraan ditujukan pada pihak-pihak tertentu yang selama ini tidak bekerja maksimal dalam menangani permasalahan pencemaran DAS Citarum.
(dhn/fjp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed