Namun, PDIP menegaskan, pernyataan capresnya Jokowi soal lahan Prabowo di Aceh dalam panggung debat untuk memberikan perbedaan politik pertanahan di era sekarang dengan Orde Baru.
"Ya sebenarnya sangat simpel saja mau dimanfaatkan untuk apa, Pak Jokowi ingin menyampaikan ada perbedaan yang sudah fundamental terkait dengan politik pertanahan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: JK di Antara Debat Lahan Jokowi Vs Prabowo |
Politik pertanahan di era Jokowi, kata Hasto, justru lebih baik. Program pembagian sertifikat tanah untuk rakyat Jokowi dinilainya menjalankan perintah konstitusi. Sebab, menurutnya, Jokowi lebih mementingkan rakyat.
"Politik pertanahan Pak Jokowi justru berpihak pada kepentingan rakyat, melakukan sertifikat, itu adalah tanggung jawab puncak negara. Itu terobosan dalam politik pertanahan untuk menjalankan perintah konstitusi," ujarnya.
Kritik Jokowi terhadap Prabowo saat debat, lanjut Hasto, merupakan fakta dan bukan serangan pribadi. Hasto mengatakan Jokowi hanya memberikan perbedaan politik pertanahan zaman Orde Baru dan sekarang.
"Dengan demikian, ketika Pak Jokowi menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah fakta, apa pun itu penggunaannya, itu kan Pak Prabowo yang memiliki. Sehingga hal tersebut bukan sebagai serangan personal, itu sebagai gambaran, contrasting tentang perbedaan politik pertanahan itu," paparnya. (idn/idn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini