Selasa 19 Februari 2019, 21:37 WIB
Lahan Prabowo Dipakai Kombatan GAM, PDIP Bicara Politik Pertanahan Era Orba
Foto: Eva Safitri/detikcom
FOKUS BERITA:
340 Ribu Ha Lahan Prabowo
Jakarta -
PDI Perjuangan (PDIP) tak mempermasalahkan lahan capres Prabowo Subianto yang dimanfaatkan oleh kombatan GAM. Menurut PDIP, Prabowo punya hak untuk memanfaatkan lahan yang dia miliki itu.
Namun, PDIP menegaskan, pernyataan capresnya Jokowi soal lahan Prabowo di Aceh dalam panggung debat untuk memberikan perbedaan politik pertanahan di era sekarang dengan Orde Baru.
"Ya sebenarnya sangat simpel saja mau dimanfaatkan untuk apa, Pak Jokowi ingin menyampaikan ada perbedaan yang sudah fundamental terkait dengan politik pertanahan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).
"Politik pertanahan sebelumnya, terlebih pada pemerintahan Orde Baru, itu berpihak pada segelintir orang, yang selama ini justru menjadi kritik dari Pak Prabowo," lanjut dia.
Politik pertanahan di era Jokowi, kata Hasto, justru lebih baik. Program pembagian sertifikat tanah untuk rakyat Jokowi dinilainya menjalankan perintah konstitusi. Sebab, menurutnya, Jokowi lebih mementingkan rakyat.
"Politik pertanahan Pak Jokowi justru berpihak pada kepentingan rakyat, melakukan sertifikat, itu adalah tanggung jawab puncak negara. Itu terobosan dalam politik pertanahan untuk menjalankan perintah konstitusi," ujarnya.
Kritik Jokowi terhadap Prabowo saat debat, lanjut Hasto, merupakan fakta dan bukan serangan pribadi. Hasto mengatakan Jokowi hanya memberikan perbedaan politik pertanahan zaman Orde Baru dan sekarang.
"Dengan demikian, ketika Pak Jokowi menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah fakta, apa pun itu penggunaannya, itu kan Pak Prabowo yang memiliki. Sehingga hal tersebut bukan sebagai serangan personal, itu sebagai gambaran, contrasting tentang perbedaan politik pertanahan itu," paparnya.
(idn/idn)
Namun, PDIP menegaskan, pernyataan capresnya Jokowi soal lahan Prabowo di Aceh dalam panggung debat untuk memberikan perbedaan politik pertanahan di era sekarang dengan Orde Baru.
"Ya sebenarnya sangat simpel saja mau dimanfaatkan untuk apa, Pak Jokowi ingin menyampaikan ada perbedaan yang sudah fundamental terkait dengan politik pertanahan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).
Baca juga: JK di Antara Debat Lahan Jokowi Vs Prabowo |
Politik pertanahan di era Jokowi, kata Hasto, justru lebih baik. Program pembagian sertifikat tanah untuk rakyat Jokowi dinilainya menjalankan perintah konstitusi. Sebab, menurutnya, Jokowi lebih mementingkan rakyat.
"Politik pertanahan Pak Jokowi justru berpihak pada kepentingan rakyat, melakukan sertifikat, itu adalah tanggung jawab puncak negara. Itu terobosan dalam politik pertanahan untuk menjalankan perintah konstitusi," ujarnya.
Kritik Jokowi terhadap Prabowo saat debat, lanjut Hasto, merupakan fakta dan bukan serangan pribadi. Hasto mengatakan Jokowi hanya memberikan perbedaan politik pertanahan zaman Orde Baru dan sekarang.
"Dengan demikian, ketika Pak Jokowi menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah fakta, apa pun itu penggunaannya, itu kan Pak Prabowo yang memiliki. Sehingga hal tersebut bukan sebagai serangan personal, itu sebagai gambaran, contrasting tentang perbedaan politik pertanahan itu," paparnya.
(idn/idn)
