Tim Jokowi Pertanyakan BPK: Pelaksanaan Citarum Harum Jangan Diopinikan

Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyoroti rilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut program Citarum Harum masih memiliki kelemahan dalam segi perencanaan. Anggota TKN Inas Nasrullah Zubir heran BPK mengomentari dari sisi teknis, bukan anggaran.

"Apakah kebijakan ini menjadi ranah pemeriksaan BPK? Kalau masalah anggaran yang dikucurkan, memang ranah BPK, tapi kebijakan maupun teknis pelaksanaannya seharusnya tidak perlu diopinikan oleh BPK," kata Inas kepada wartawan, Selasa (19/2/2019).

Baca juga: Luhut: Program Citarum Harum Bukan Pencitraan

Inas masuk ke substansi soal tercemarnya Citarum selama puluhan tahun. Menurut Inas, pembenahan merupakan tanggung jawab daerah dan pusat.

"Kerugian yang sangat besar akibat tercemarnya Sungai Citarum selama puluhan tahun seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat," sebut Inas.

Pernyataan BPK soal Citarum Harum dibagikan kepada wartawan setelah digelarnya seminar 'Membedah Sungai Citarum dari Hulu Sampai Jakarta' di kantor BPK. Dari pihak BPK pernyataan disampaikan oleh anggota IV Rizal Djalil. BPK menilai kelemahan tersebut salah satunya dalam segi perencanaan yang dilakukan pemerintah.

"Pemerintah kabupaten/kota di daerah aliran Sungai (DAS) Citarum sebagai pelaksana kebijakan di tingkat daerah belum dilibatkan dalam struktur organisasi Citarum Harum," tulis keterangan tertulis BPK yang diterima detikcom, Senin (18/2).

BPK juga mengatakan kegiatan rehabilitasi hutan sekitar Sungai Citarum tidak dilaksanakan dengan baik. Akibatnya, lahan kritis sekitar sungai belum tertangani dengan baik.

Baca juga: BPK: Pelaksanaan Program Citarum Harum Masih Ada Kelemahan

BPK juga mengatakan antarsektor yang berkepentingan belum berkoordinasi dengan baik. Satgas Citarum Harum yang dibentuk dinilai belum bisa bekerja maksimal.

"Satgas Citarum Harum belum dapat melaksanakan tugasnya secara optimal karena belum didukung sumber daya yang memadai," katanya.

BPK berkesimpulan kekurangan yang diamati tersebut mengakibatkan pengelolaan Sungai Citarum tidak kunjung membaik. "Kelemahan pada tahap perencanaan tersebut menyebabkan kegiatan pengendalian pencemaran di DAS Citarum belum efektif menurunkan tingkat pencemaran air," ucap BPK. (gbr/fjp)