DetikNews
Selasa 19 Februari 2019, 19:18 WIB

Gerindra soal Lahan Prabowo di Aceh: Tak Ada Pelanggaran, Aneh Dipermasalahkan

Elza Astari Retaduari - detikNews
Gerindra soal Lahan Prabowo di Aceh: Tak Ada Pelanggaran, Aneh Dipermasalahkan Prabowo Subianto (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta - Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) wilayah Linge, Fauzan Azima, mempersoalkan penguasaan lahan di Aceh Tengah oleh Prabowo Subianto. Gerindra memberi pembelaan kepada sang ketum.

"HGU (hak guna usaha) Pak Prabowo di Aceh semua kan jelas, bahwa seperti yang disampaikan Pak Dahlan Iskan tahun 2012, bahwa di mana HGU itu Pak Dahlan sudah sampaikan ke Pak Prabowo agar bisa membantu Kertas Aceh Kraft yang ingin dihidupkan kembali oleh pemerintah," ungkap anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade saat dimintai konfirmasi, Selasa (19/2/2019).

Prabowo pun disebut bersedia membantu dengan membeli lahan yang bermasalah itu dengan status HGU melalui perusahaannya, PT Tusam Hutani Lestari (THL). Sebagian lahan yang dimaksud, kata Andre, juga dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

"Selama ini pihak THL sudah membantu itu sesuai dengan harapan Pak Dahlan Iskan, sebagian lagi dimanfaatkan oleh masyarakat HGU ini," ucapnya.


"Saya rasa ini clear bahwa Pak Prabowo sebagai seorang patriot, negarawan, sudah mencoba yang terbaik bagi bangsa dan negara ini bahwa HGU yang dipergunakan untuk beliau dipergunakan untuk membantu Kertas Aceh Kraft seperti yang diminta Pak Dahlan Iskan dan masyarakat di sekitar," imbuh Andre.

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno ini juga membantah pernyataan Fauzan yang menyatakan PT THL melakukan penebangan pohon-pohon pinus di salah satu area lahan yang dikuasai capres nomor urut 02 itu. Andre menegaskan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Prabowo.

"Saya rasa THL sudah sesuai dengan peraturan yang ada, dan tidak melanggar ya. Karena kalau melanggar tentu pihak kepolisian maupun Kementerian Kehutanan sudah menindak THL," ujar dia.

Andre mengaku bingung kini kepemilikan lahan Prabowo jadi dipermasalahkan. Padahal, menurut caleg Gerindra Dapil Sumbar I ini, Prabowo sudah rela berkorban untuk membantu pemerintah menyelamatkan Kraft Aceh Kertas yang saat dibeli Prabowo sedang bermasalah.

"Agak aneh kalau tiba-tiba kepemilikannya dipermasalahkan. Kalau memang negara ingin mengambil alih karena HGU ini milik negara, beliau sebagai patriot sudah menyampaikan, silakan kalau memang dibutuhkan oleh negara, beliau rela memberikan itu semua," kata Andre.

Dia lalu menyinggung soal pernyataan capres petahana Joko Widodo yang mengungkit soal lahan Prabowo ini pada debat kedua Pilpres 2019. Andre juga menuding data-data yang disampaikan Jokowi dalam debat adalah hoax.

"Ini clear dan tidak perlu dipermasalahkan lagi, Pak Prabowo sudah menjawab jujur di debat pilpres. Sedangkan Pak Jokowi menggunakan data hoax dalam debat capres ini. Jadi kejujuran Pak Prabowo lebih bernilai dari paparan Pak Jokowi di mana data-data itu bohong dan hoax," tuturnya.

Gerindra Soal Lahan Prabowo di Aceh: Tak Ada Pelanggaran, Aneh DipermasalahkanAndre Rosiade (Tsarina/detikcom)

Pada 2012, Dahlan Iskan, yang saat itu merupakan Menteri BUMN, pernah bercerita soal PT Kertas Kraft Aceh (Persero) yang mulai kembali bangkit dari keterpurukan. Perusahaan itu didirikan untuk mencapai swasembada pangan era Soeharto.

Menurut Dahlan kala itu, Kertas Kraft mulai 'dihidupkan' kembali dengan cara mengembangkan pembangkit listrik yang dimilikinya. Pembangkit yang bisa menghasilkan listrik 22 megawatt itu nantinya bisa dijual ke PLN sehingga PT Kertas Kraft Aceh bisa mendapat income kembali. Selain itu, perusahaan tersebut juga siap kembali mengolah bahan baku yang dihasilkan dari hutan tanaman industri (HTI).

"Karena bahan baku Kertas Kraft ini berbeda dengan bahan baku lain. Harus pohon yang mengandung kandungan tertentu dan panjang. Dulu Kertas Kraft mempunyai lahan pohon panjang tersebut hingga 60 ribu hektare. Tetapi, sejak reformasi, HTI itu bermasalah," ungkap Dahlan pada 4 September 2012.

Dahlan pun menjelaskan kepemilikan lahan itu terpecah menjadi dua, yakni milik Prabowo dan milik Inhutani IV. Namun mayoritas lahannya kepunyaan Prabowo. Dijelaskan, Prabowo akhirnya rela melepaskan kepemilikannya untuk diberikan kepada Inhutani IV.

"Karena rakyat Aceh menganggap Kertas Kraft itu penting, maka diusahakan agar HTI bisa menyelesaikan yang bermasalah tersebut. Saya sudah laporkan ke Pak Prabowo dan demi Aceh dirinya merelakan melepaskan haknya di HTI dan diberikan ke Inhutani IV, yang nantinya akan diberdayakan untuk Kertas Kraft," papar Dahlan.


Sebelumnya diberitakan, mantan Panglima GAM wilayah Linge, Fauzan Azima, buka-bukaan soal proses Prabowo memperoleh seratusan ribu hektare lahan di Aceh. Menurutnya, proses izin menguasai hutan pinus diperpanjang pada 2006.

"Pada tahun 2006, PT Tusam Hutani Lestari (THL) dan Inhutani mendapat perpanjangan konsesi pinus Gayo di Aceh Tengah dan Bener Meriah selama 35 tahun lagi. Artinya PT THL dan Inhutani sampai 2041 menguasai pinus Gayo," kata Fauzan.

Perpanjangan izin konsesi itu, kata Fauzan, ditandatangani Penjabat Gubernur Aceh Mustafa Abu Bakar pada selembar kertas. Alasan dia mengeluarkan izin, PT THL dan Inhutani telah berbuat baik. "Tidak dijelaskan apa arti berbuat baik," tambahnya.

Fauzan juga menuding perusahaan Prabowo melakukan penebangan pohon-pohon pinus di area Blok KM 41 sehingga hutan pinusnya menjadi gundul. Ia mengatakan pihak perusahaan sengaja meninggalkan pinus di pinggir jalan untuk mengelabui masyarakat.

"Sementara, untuk memanfaatkan situasi, diperkerjakan beberapa eks kombatan sebagai pengawas. Penyakit 1990-an kambuh lagi," sebut Fauzan.


Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/fjp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed