DetikNews
Senin 18 Februari 2019, 23:52 WIB

BPN Terus Permasalahkan Format Debat

Arief Ikhsanudin, Dwi Andayani - detikNews
BPN Terus Permasalahkan Format Debat Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara Foto
Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempersoalkan format debat kedua capres pada Minggu (17/2) malam. Protesnya macam-macam, mulai cara pengundian pertanyaan menggunakan dua mangkuk hingga aturan membawa alat peraga, seperti balon dan pengeras suara.

Protes soal format debat kedua capres datang dari anggota Dewan Pertimbangan BPN Fadli Zon. Cara pengundian pertanyaan menggunakan dua mangkuk atau fish bowl, menurut Fadli, kampungan.

"(Cara pengundian) itu juga (menurut) saya agak aneh ya. Ini aneh-aneh saja menurut saya ini. Kenapa harus ada di dua tempat? Bowl itu ya, apa sih namanya? Fish bowl, ya," ujar Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/2/2019).



Dia menyarankan, dalam debat kandidat capres-cawapres selanjutnya, cara pengundian dilakukan dengan satu wadah saja. Bahkan, jika perlu, panelis tidak usah lagi membuat soal.

Dia menyarankan agar para kandidat langsung saja saling bertanya. Cara saling tanya antarkandidat itu juga, menurut Fadli, minim potensi kebocoran bila dibadingkan pertanyaan disusun panelis.

"Misalnya yang akan datang nih cawapres. Cawapres Pak Ma'ruf Amin punya pertanyaan kepada Pak Sandiaga Uno. Saya mau tanya soal ini, terus dijawab begini, terus dijawab lagi. Yang penting terkait dengan tema itu," ucapnya.

Usul tidak ada lagi pertanyaan dari panelis saat debat juga disampaikan oleh cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno. Pertanyaan panelis dianggap tidak bisa dipahami oleh masyarakat bawah.

"Ternyata pertanyaan yang disampaikan panelis tidak ditangkap masyarakat. Saya usulkan, (pada) debat ketiga, kita tidak usah diberi pertanyaan," kata Sandiaga di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya 1, Jakarta Selatan.



Sandiaga menyampaikan itu setelah menonton debat kedua bersama masyarakat di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Menurutnya, lebih baik calon presiden maupun wakil presiden memaparkan visi-misi. Baru kemudian pertanyaan didasarkan pada pengujian visi-misi calon.

Selain itu, mantan Wagub DKI tersebut juga menyoroti durasi waktu debat. Dia menganggap debat hanya menarik pada menit-menit pertama. Masyarakat dinilai tidak bisa menikmati debat capres sampai selesai.

"Prosesi debat menarik untuk kalangan masyarakat bawah itu di 10 menit pertama. Jadi ada poin yang harus kita pastikan. Sesi debat menarik, paling tidak, durasi debat itu sendiri. Salah satu yang perlu kita lihat adalah masalah durasi," ucap Sandiaga.

Selanjutnya, Sandiaga mengusulkan KPU mengurangi jumlah penonton langsung di ruang debat antarkandidat. Sebab, menurutnya, pendukung dari dua kubu justru membuat riuh, yang kemudian mengganggu fokus penonton debat dari layar televisi.

"Saya melihat sendiri di sana (Cibinong) bahwa dengan dukungan begitu banyak, dukungan pendukung paslon 01 dan 02 di sana justru mengganggu kita yang menonton di luar, terutama di pedesaan. Selain karena sinyalnya juga kurang baik, banyak sekali interupsi dari moderator menyetop teriakan pendukung itu. Jadi saya minta secara tegas bahwa Pak Dirman dan tim yang nanti berbicara di KPU," kata Sandiaga.



Dia mengusulkan, pada debat selanjutnya, KPU membatasi jumlah pendukung dua kubu yang menonton debat langsung hanya berjumlah 50 orang. Sebab, menurutnya, apa yang disampaikan kandidat capres-cawapres di panggung debat diperuntukkan bagi masyarakat yang menyaksikan lewat siaran televisi.

Sementara itu, Direktur Relawan Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan, mempersoalkan alat peraga, seperti balon dan pengeras suara, yang dibawa pendukung Jokowi. Menurutnya, hal itu melanggar aturan.

"Harusnya dilarang. Yang pertama kan pakai kipas yang disiapkan KPU, akhirnya kan dilarang dan kita nggak bawa apa-apa dan nggak pakai apa pun. Makanya kita terkejut ketika (pendukung Jokowi) ada balon, bahkan ada bunyi peluit gitu ya, ada TOA juga," kata Ferry.

Selain melanggar aturan, APK dianggap mengganggu jalannya debat, sehingga masyarakat tidak bisa berfokus pada pernyataan calon di atas panggung.

"Karena ini kan sebelumnya jangan lupa bahwa ini ditayangkan debat itu kan sebetulnya yang ditunggu adalah bagaimana kemudian pesan sampai ke masyarakat," lanjut dia.

KPU sendiri sudah mulai melakukan evaluasi debat kedua Pilpres 2019. Evaluasi ini akan lebih dulu dilakukan di kalangan internal.



Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan pelaksanaan debat kedua telah baik dan memadai. Namun ada beberapa persoalan yang dilaporkan, seperti soal pendukung yang terlalu ramai yang mengganggu konsentrasi.

"Hanya terkait dengan faktor pendukung yang terlalu banyak dan sorak-sorainya yang kemudian beberapa orang di antaranya kurang tertib, sehingga mengganggu konsentrasi pasangan calon," ujar Viryan.

Selain itu, dia mengatakan akan membahas terkait moderator dalam debat. Masing-masing pendukung paslon juga akan diminta memberikan masukan untuk bahan evaluasi.

"Tentunya nanti rapat evaluasi dengan tim kampanye akan kita bahas. Kita harapkan dari parpol pendukung paslon menyampaikan ke tim kampanye, karena nanti yang akan kita putuskan berdasarkan rapat evaluasi bersama perwakilan kedua paslon," tuturnya.
(idn/nvl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed