BPK: Pelaksanaan Program Citarum Harum Masih Ada Kelemahan

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut masih ada kelemahan dalam program Citarum Harum. BPK menilai kelemahan tersebut salah satunya dalam segi perencanaan yang dilakukan pemerintah.

"Pemerintah kabupaten/kota di daerah aliran Sungai (DAS) Citarum sebagai pelaksana kebijakan di tingkat daerah belum dilibatkan dalam struktur organisasi Citarum Harum," tulis keterangan tertulis BPK yang diterima detikcom, Senin (18/2/2019).

Pernyataan BPK ini dibagikan kepada wartawan usai digelarnya seminar 'membedah sungai citarum dari hulu sampai Jakarta' di kantor BPK. Dari pihak BPK pernyataan disampaikan oleh anggota IV Rizal Djalil.

Baca juga: Ridwan Kamil Sebut Anggaran Citarum Harum Rp 600 M Cair Maret

BPK juga mengatakan kegiatan rehabilitasi hutan sekitar Sungai Citarum tidak dilaksanakan dengan baik. Akibatnya, lahan kritis sekitar sungai belum tertangani dengan baik.

"Penganggaran kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) belum berorientasi pada upaya pemulihan lahan kritis," jelas BPK.

Baca juga: Jokowi: Citarum Harum, Terima Kasih Warga Jawa Barat

BPK juga mengatakan antarsektor yang berkepentingan belum berkoordinasi dengan baik. Satgas Citarum Harum yang dibentuk dinilai belum bisa bekerja maksimal.

"Satgas Citarum Harum belum dapat melaksanakan tugasnya secara optimal karena belum didukung sumber daya yang memadai," katanya.

BPK berkesimpulan kekurangan yang diamati tersebut mengakibatkan pengelolaan Sungai Citarum tidak kunjung membaik. "Kelemahan pada tahap perencanaan tersebut menyebabkan kegiatan pengendalian pencemaran di DAS Citarum belum efektif menurunkan tingkat pencemaran air," ucap BPK. (fdu/knv)