Dirjen Kemenkeu Jelaskan Pengawasan DOKA di Sidang Staf Irwandi

Ahmad Bil Wahid - detikNews
Senin, 18 Feb 2019 19:54 WIB
Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto menjadi saksi sidang orang kepercayaan Irwandi Yusuf. (Bil/detikcom)
Jakarta - Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto menjadi saksi dalam sidang orang kepercayaan Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal. Astera berbicara tentang Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

Astera menjelaskan Kemenkeu tidak melakukan pengawasan secara langsung terkait proses penggunaan dana tersebut. Namun mereka akan memantau pencapaian penggunaan.

"Secara langsung tidak ada, tapi kami monitor tadi pencapaian penggunaan, itu jadi syarat pencairan berikutnya. Kalau tahap kedua 50 persen dari rencana pertama sudah bisa diserap karena ini transfer ke pemerintah Aceh, jadi nggak ada pengawasan secara langsung di Aceh," kata Astera di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2019).

Astera mengatakan, dalam pencairan dana itu, Kemenkeu menerima surat dari Kemendagri. Setelah itu, dana akan ditransfer ke rekening pemprov.

"Menteri Dalam Negeri mengirim surat ke Menteri Keuangan, isinya pertimbangan pencairan karena ini pertama kali anggaran masuk ke APBN. Kami hanya teliti formalitas. Kalau ini matching, salah satu direktur proses lalu kami transfer ke rekening Pemerintah Provinsi Aceh," paparnya.



Selain Astera, Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan Kemendagri Mochammad Ardian Noervianto juga menjadi saksi dalam sidang ini. Ardian memaparkan Direktorat Fasilitas Dana Perimbangan Kemendagri bertugas memberi rumusan pada menteri terkait pertimbangan pencairan DOKA.

"Prinsipnya, kami memberikan rumusan pertimbangan kepada Bapak Mendagri sesuai yang dimandatkan PMK 50/2017, untuk selanjutnya disampaikan ke Menteri Keuangan," katanya.

Ardian menjelaskan, setelah dana ditransfer ke Pemprov Aceh, selanjutnya menjadi kebijakan pemprov untuk menyalurkan ke kabupaten/kota. Hal itu, kata Ardian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

"Pemerintah menyalurkan DOKA ini kepada pemerintah Aceh, untuk selanjutnya pemerintah Aceh itu mentransfer ke kabupaten/kota. Jadi kebijakan transfer sepenuhnya ada di pemerintah Aceh karena sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, kalimatnya itu diadministrasikan kepada Pemprov Aceh, sesuai dengan Pasal 183 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006," paparnya.



Dia juga menyebut Kemendagri tak mengatur program untuk penggunaan DOKA. Hal itu juga menjadi kewenangan Pemprov Aceh.

"Kami hanya memastikan bahwa kacamata dari alokasi penggunaan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11, tapi program per bidang akhirnya kembali ke justifikasi Pemprov Aceh sendiri," ucap dia. (abw/rvk)