.webp)
Sekjen Konsorsium Pengembangan Agraria (KPA), Dewi Kartika, juga merupakan salah satu panelis dalam debat kedua yang mengambil tema infrastruktur, energi, pangan, lingkungan hidup, dan sumber daya alam. Masalah konflik agraria sempat terbahas ketika topik infrastruktur. Sayangnya, menurut Dewi, respons Jokowi kurang tepat.
"Respons salah satu capres, capres 01 itu mengabaikan fakta dan data yang ada di lapangan. Ada banyak sekali konflik-konflik agraria yang diakibatkan pembangunan infrastruktur itu terjadi," kata Dewi saat berbincang, Senin (18/2/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat debat semalam, Jokowi sempat menyatakan bahwa tidak ada konflik berarti dalam pembangunan infrastruktur selama 4 tahun terakhir. Padahal dalam catatan KPA, pembangunan infrastruktur dalam 10 tahun terakhir menempati peringkat kedua atau ketiga sebagai penyebab konflik agraria. Dewi mengambil contohnya yaitu pembangunan bandara Kertajati dan di Kulonprogo.
"Jadi seharusnya kedua capres meresponsnya to the point, langsung kepada isu yang ditanyakan. Karena saya tim panelis dan juga yang lainnya kami bertujuh sudah merumuskan seluruh pertanyaan berdasarkan fakta dan data yang ada di lapangan. Nah sayangnya, capres semalam bisa jadi karena tidak tahu, tidak paham, atau laporan yang masuk ke para capres ini tidak memadai sehingga dianggap baik-baik saja di lapangan. Padahal penggusuran, perampasan tanah, konflik agraria itu betul-betul terjadi," paparnya.
KPA juga menyoroti sesi tanya jawab antarcapres soal lubang bekas galian tambang. Prabowo sempat menduga adanya kolusi di balik lubang-lubang yang terabaikan kemudian Jokowi bicara tentang penanganan pencemaran lingkungan bekas tambang. Ujung-ujungnya, keduanya lalu sepakat untuk menyudahi debat terkait topik itu.
Menurut Dewi, Jokowi maupun Prabowo kurang menyentuh fakta yang terjadi di lapangan. Salah satunya adalah munculnya korban akibat lubang bekas galian tambang itu. "Ini kan harus menjadi concern bagi capres," tegasnya.
Dewi menilai munculnya pertanyaan tentang konflik agraria penting karena kedua capres sama-sama mencantumkannya di visi-misi. Tapi, ternyata Jokowi dan Prabowo sama-sama masih punya kekurangan dalam isu ini.
"Ada laporan yang tidak lengkap yang masuk ke capres 01 ini sehingga yang dia jelaskan hanya sertifikasi tanah. Padahal jika sertifikasi tanah saja, itu belum berarti itu reforma agraria karena tidak ada penataan ulang struktur agrarianya karena yang kecil ditambah, dan yang besar-besar apalagi melakukan monopoli skala besar, korporasi dan sebagainya tidak dipotong. Jadi tidak ada yang disebut reforma agraria yang sebenarnya, yaitu penataan struktur agraria yang timpang," papar Dewi terkait program sertifikasi tanah yang dipaparkan Jokowi.
Dia lalu mengomentari pernyataan Prabowo yang mengaku ratusan ribu tanah miliknya berstatus HGU. Masalah tanah ini sempat disinggung Jokowi di salah satu sesi debat.
"Kemudian yang lucu pernyataan yang kita dapat dari 02. Ternyata 02 juga sama, bahkan menurut saya blunder karena beliau menyebutkan punya HGU. Artinya dia bagian dari pengusaha yang punya HGU. Ini yang sekarang justru dianalisis orang-orang bahwa capres kita pemilik HGU kemudian dari statement alasannya 'daripada dimiliki asing, sebaiknya saya miliki'. Padahal beliau selalu bilang soal hak petani, petani kita rata-rata 68 persen kelompok petani gurem yang kepemilikan tanahnya di bawah 0,3 hektar," kata Dewi.
Simak Juga 'Kata Pak Prabowo dan Pak Jokowi Soal Debat Mereka':
(imk/tor)
