Buka Rakernas Perbamida, Mendagri Minta BPR Dikelola Profesional

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Daerah lebih berkontribusi di tengah masyarakat, khususnya perdesaan. Untuk itu, Tjahjo berharap BPR milik Pemda bisa dikelola secara profesional.

"BPR milik Pemda ke depan secara profesional harus persiapkan diri sebagai lembaga perbankan yang paham dan tahu memberikan perhatian kontribusi kepada masyarakat di daerah pedesaan," kata Tjahjo di Hotel Red Top, Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2019).

Hal itu disampaikan Tjahjo saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah se Indonesia (Perbamida).

Tjahjo menjelaskan untuk menjadi lembaga yang profesional, BPR milik Pemda harus diperkuat dengan sumber daya manusia yang mumpuni. Untuk itu, pengurus BPR milik Pemda harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin.

Baca juga: Mendagri: Kepala Daerah Boleh Kampanye Capres tapi Ikuti Aturan

"Untuk itu SDM yang mampu dari segi subtansi maupun manejerial perlu ciptakan dengan baik hal yabg berkaitan dengan pemilihan, penempatan dampai dengan pembinaan harus diperhatikan semua. Dimana pelatihan untuk menciptakan orang yang ahli," tutur dia.

Ia pun berharap dalam pertemuan ini seluruh pengurus BPR milik Pemda menyamakan persepsi. Selain itu, Tjahjo meminta BPR milik Pemda menjalin komunikasi dengan baik perbankan atau OJK. Hal ini guna menyiapkan SDM yang mampu bersaing di masa depan.

"Harus bangun komunikasi dengan Pemda, perbankan, OJK dan lain-lain. Sekarang sudah bergerak tinggal optimalkan dengan digital. Untuk menghadapi era yang lebih berat dan canggih sehingga perlu peningkatan SDM," tambahnya.

Baca juga: LPDB Dorong Perajin Batik Pamekasan Bentuk Koperasi

Sebab, menurutnya, BPR milik Pemda mempunyai tanggung jawab sebagai salah agen pembangunan daerah. BPR milik Pemda juga sebagai pengejawantahan salah satu nawacita pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran.

"BPR milik Pemda dengan keunikannya dan kedekatan dengan masyarakat dan UMKM yang ada harus bisa jadi yang terdepan dalam penguatan kepanjangan tangan pemerintah pusat," ujar Tjahjo. (ibh/rvk)