DetikNews
Sabtu 16 Februari 2019, 10:36 WIB

Migo Dilarang Polisi Mengaspal di Jakarta, Ini Ketentuannya

Mei Amelia R - detikNews
Migo Dilarang Polisi Mengaspal di Jakarta, Ini Ketentuannya Migo (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Polda Metro Jaya menegaskan sepeda listrik Migo dilarang beroperasi di jalanan Ibu Kota. Migo tidak boleh mengaspal sebelum mengantongi izin operasi.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Muhammad Nasir menjelaskan ketentuan operasional sepeda listrik diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

"Jadi kendaraan sepeda listrik itu ada batasan kecepatannya. Ketentuannya diatur dalam Pasal 12 ayat (3) PP No 55 Tahun 2012," kata Nasir saat dihubungi detikcom, Jumat (15/2/2019) malam.

Pasal 12 ayat (3) PP No 55 Tahun 2012 berbunyi:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e tidak berlaku untuk Kendaraan Bermotor yang dirancang dengan kecepatan tidak melebihi 25 (dua puluh lima) kilometer per jam pada jalan datar."

Baca juga: Terancam Ditindak Polisi, Migo: Kami Akan Taati Aturan


Sedangkan Pasal 12 ayat (2) berbunyi:

"Motor penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. mempunyai daya untuk dapat mendaki pada jalan tanjakan dengan sudut kemiringan minimum 8 (delapan derajat) dengan kecepatan minimum 20 (dua puluh) kilometer per jam pada segala kondisi jalan;
b. motor penggerak dapat dihidupkan dari tempat duduk pengemudi;
c. motor penggerak Kendaraan Bermotor tanpa Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan, selain Sepeda Motor harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total Kendaraan berikut muatannya paling sedikit sebesar 4,50 (empat koma lima puluh) kilo Watt setiap 1.000 (seribu) kilogram dari JBB atau JBKB;
d. motor penggerak pada Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk menarik Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, bus tempel dan bus gandeng, selain Sepeda Motor harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total Kendaraan berikut muatannya paling sedikit sebesar 5,50 (lima koma lima puluh) kilo Watt setiap 1.000 (seribu) kilogram dari JBB atau JBKB; dan
e. perbandingan antara daya motor penggerak dan berat Kendaraan khusus atau Sepeda Motor ditetapkan sesuai dengan kebutuhan lalu lintas dan angkutan serta kelas jalan."

Baca juga: Polisi Larang Migo Sewakan Unitnya ke Anak di Bawah Umur


Sementara sepeda listrik Migo memiliki kecepatan di atas 25 km/Jam.

"Migo kecepatannya mencapai 45 km/Jam, maka dia harus mendapatkan izin operasional terlebih dahulu dari Kemenhub, kalau DKI Jakarta dari Dishub. Nah, dia belum punya izin itu," paparnya.

Setelah mendapat izin operasi, Migo harus mendapatkan izin laik jalan. Setelah mendapatkan izin laik jalan, agar kendaraan tersebut bisa beroperasi di jalan raya, maka Migo harus meregistrasikannya di Samsat.

"Setelah dapat izin itu, baru diregistrasikan di kepolisian, setelah diregistrasi baru diberi identitas kendaraan dalam bentuk STNK," katanya.

Selama aturan itu belum dipenuhi, Migo dilarang beroperasi di jalan umum atau jalan raya.

"Kalau di gang, area perkebunan, atau area perumahan yang tidak ada rambu-rambu lalu lintas, masih boleh," tuturnya.

Karena Migo belum mengantongi izin tersebut, polisi akan menindak Migo ketika kedapatan beroperasi di jalan umum.

"Tindakannya diberhentikan dan kendaraannya dikandangkan," ujar Nasir.


Saksikan juga video 'Layanan Penyewaan Sepeda Listrik Kini Menyapa Jakarta':

[Gambas:Video 20detik]




(mea/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed