Kamis 14 Februari 2019, 17:07 WIB
Bantah Sebar Pamflet, Gerindra Minta Kader Salat Bareng Prabowo di Semarang
Foto: Prabowo Subianto. (Dok. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar).
Jakarta -
Beredar surat instruksi DPC Gerindra Semarang kepada para pengurus dan kadernya untuk mengikuti salat Jumat bersama Prabowo Subianto di Masjid Agung Semarang atau Masjid Kauman. Partai Gerindra membenarkan surat instruksi tersebut.
"Iya benar," ujar Sekretaris DPC Gerindra Semarang, Joko Santoso, saat dihubungi detikcom, Kamis (14/2/2019).
Joko menjelaskan alasan dikeluarkannya instruksi tersebut. Surat yang ditujukan kepada internal partai tersebut merupakan bagian dari kewajiban elemen partai untuk menyambut kedatangan sang ketum.
"Jadi begini dalam suatu organisasi ada kedatangan seorang ketum itu kan wajib mengerahkan semua elemen yang ada di dalam struktur partai. Kalau di kita, DPC itu ada PAC, ada ranting, dan ada simpatisan dan struktur partai," katanya.
"Ketika ketua kita di manapun tetap kita ikuti wong kita menyambut kedatangan ketum. Ya di masjid, atau di manapun. Kebetulan kan pas beliau di masjid ya kita ikuti di masjid. Kalau beliau di restoran ya kita ikuti di restoran. Jadi menyambut ketum itu wajar dan wajib," imbuh Joko.
Kendati demikian, Joko menegaskan tidak ada niat untuk berkampanye atau mempolitisi ibadah dalam surat instruksi tersebut. Apalagi, jelas dalam surat instruksi melarang para kader untuk mengenakan atribut partai maupun atribut yang berkaitan dengan Pilpres 2019.
"Nah itu karena kegiatannya di masjid, itu ada keterangan yang saya sampaikan bahwa, karena saya tahu masjid itu tidak boleh digunakan untuk kampanye, karena sebagai tempat ibadah. Maka di situ untuk menyambut kedatangan beliau, dan tidak boleh menggunakan atribut partai. Tapi harus menggunakan baju islami," jelasnya.
"Kita nggak mungkin menggunakan masjid untuk kampanye. Kalau Jumat kan memang kewajiban seorang muslim untuk Jumatan to mbak. Tempatnya di manapun, kalau Pak Prabowo di Semarang kan ya Jumatan di Semarang, mosok dilarang," imbuh Joko.
Hal yang senada juga disampaikan DPP Partai Gerindra. Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade mengungkapkan, tidak ada niatan berkampanye dalam mengeluarkan surat instruksi bertanggal 12 Februari itu kepada kader di Semarang.
"Justru, surat itu dalam rangka menjaga jangan sampai simpatisan Gerindra menggunakan atribut kampanye. Itu tujuan instruksi itu," kata Andre, terpisah.
Dalam surat yang ditandatangani Ketua DPC Gerindra Semarang Sigit Ibnugroho dan Sekretaris DPC Joko Santoso menginstruksikan pengurus DPC, caleg, Ketua dan pengurus PAC, Ketua dan pengurus ranting, serta kader dan simpatisan Gerindra untuk mengikuti salat berjamaah bersama Prabowo di Masjid Agung Semarang esok hari, Jumat (15/2). Selain itu, DPC meminta para kader untuk menggunakan pakaian islami dan tidak menggunakan atribut partai apapun.
Sebelumnya, rencana salat Jumat Prabowo di Masjid Agung Semarang memunculkan isu politisasi ibadah dan tempat ibadah. Politisasi itu dapat dilihat dari upaya mengerahkan massa dan menyebar pamlfet ke masyarakat agar ikut salat Jumat bersama Prabowo Subianto di masjid tersebut.
Namun, BPN Prabowo-Sandiaga telah membantah mencetak pamflet tersebut. BPN juga menegaskan tidak ada niatan untuk mempolitisasi ibadah dan masjid.
"Tidak ada pihak kami yang membuat pamflet. Kami nggak pernah membuat pamflet. Baik DPD Gerindra maupun BP Provinsi Jateng. Jadi pamflet ajakan dan segala macam itu bukan dari kami," ujar Andre Rosiade.
(mae/fjp)
"Iya benar," ujar Sekretaris DPC Gerindra Semarang, Joko Santoso, saat dihubungi detikcom, Kamis (14/2/2019).
Joko menjelaskan alasan dikeluarkannya instruksi tersebut. Surat yang ditujukan kepada internal partai tersebut merupakan bagian dari kewajiban elemen partai untuk menyambut kedatangan sang ketum.
"Ketika ketua kita di manapun tetap kita ikuti wong kita menyambut kedatangan ketum. Ya di masjid, atau di manapun. Kebetulan kan pas beliau di masjid ya kita ikuti di masjid. Kalau beliau di restoran ya kita ikuti di restoran. Jadi menyambut ketum itu wajar dan wajib," imbuh Joko.
Kendati demikian, Joko menegaskan tidak ada niat untuk berkampanye atau mempolitisi ibadah dalam surat instruksi tersebut. Apalagi, jelas dalam surat instruksi melarang para kader untuk mengenakan atribut partai maupun atribut yang berkaitan dengan Pilpres 2019.
"Nah itu karena kegiatannya di masjid, itu ada keterangan yang saya sampaikan bahwa, karena saya tahu masjid itu tidak boleh digunakan untuk kampanye, karena sebagai tempat ibadah. Maka di situ untuk menyambut kedatangan beliau, dan tidak boleh menggunakan atribut partai. Tapi harus menggunakan baju islami," jelasnya.
"Kita nggak mungkin menggunakan masjid untuk kampanye. Kalau Jumat kan memang kewajiban seorang muslim untuk Jumatan to mbak. Tempatnya di manapun, kalau Pak Prabowo di Semarang kan ya Jumatan di Semarang, mosok dilarang," imbuh Joko.
 Foto: Surat Instruksi untuk kader Gerindra Semarang. (Dok Istimewa). |
Hal yang senada juga disampaikan DPP Partai Gerindra. Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade mengungkapkan, tidak ada niatan berkampanye dalam mengeluarkan surat instruksi bertanggal 12 Februari itu kepada kader di Semarang.
"Justru, surat itu dalam rangka menjaga jangan sampai simpatisan Gerindra menggunakan atribut kampanye. Itu tujuan instruksi itu," kata Andre, terpisah.
Dalam surat yang ditandatangani Ketua DPC Gerindra Semarang Sigit Ibnugroho dan Sekretaris DPC Joko Santoso menginstruksikan pengurus DPC, caleg, Ketua dan pengurus PAC, Ketua dan pengurus ranting, serta kader dan simpatisan Gerindra untuk mengikuti salat berjamaah bersama Prabowo di Masjid Agung Semarang esok hari, Jumat (15/2). Selain itu, DPC meminta para kader untuk menggunakan pakaian islami dan tidak menggunakan atribut partai apapun.
Sebelumnya, rencana salat Jumat Prabowo di Masjid Agung Semarang memunculkan isu politisasi ibadah dan tempat ibadah. Politisasi itu dapat dilihat dari upaya mengerahkan massa dan menyebar pamlfet ke masyarakat agar ikut salat Jumat bersama Prabowo Subianto di masjid tersebut.
Namun, BPN Prabowo-Sandiaga telah membantah mencetak pamflet tersebut. BPN juga menegaskan tidak ada niatan untuk mempolitisasi ibadah dan masjid.
"Tidak ada pihak kami yang membuat pamflet. Kami nggak pernah membuat pamflet. Baik DPD Gerindra maupun BP Provinsi Jateng. Jadi pamflet ajakan dan segala macam itu bukan dari kami," ujar Andre Rosiade.
(mae/fjp)
