DetikNews
Kamis 14 Februari 2019, 10:50 WIB

Kemendagri Keberatan Ketum PHRI Sebut Ada Larangan Rapat di Hotel

Herianto Batubara - detikNews
Kemendagri Keberatan Ketum PHRI Sebut Ada Larangan Rapat di Hotel Kapuspen Kemendagri Bahtiar Foto: dok. Kemendagri
Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharuddin mengatakan, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani telah memfitnah Kemendagri. Bahtiar menegaskan Kemendagri tidak pernah mengeluarkan kebijakan larangan rapat di hotel.

Bahtiar mengatakan, hingga saat ini Mendagri atau pun pejabat di lingkungan Kemendagri tidak pernah membuat larangan rapat-rapat aparatur di hotel. Dia menyesalkan pernyataan Hariyadi di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dia nilai telah mendiskreditkan Kemendagri.

"Bisa dituduh pencemaran nama baik institusi Kemendagri." kata Bahtiar dalam keterangannya, Kamis (14/2/2019).


Bahtiar mengatakan, seringkali rapat-rapat Kemendagri dilaksanakan di hotel baik di Jakarta maupun di daerah karena melibatkan banyak peserta dan keterbatasan ruang rapat besar di Kemendagri. Misalnya saja Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kehumasan dan Hukum yang dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta pada Senin 11 Februari 2019 dan Rapat Koordinasi jajaran Kesbangpol di Hotel Clarion, Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 12 Februari 2019.

Informasi yang menyatakan bahwa Mendagri hendak atau ingin melakukan larangan rapat di hotel menurut Bahtiar menyesatkan. Pihak yang menginformasikan hal tersebut menurutnya tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Kemendagri.

Setiap kebijakan yang hendak dikeluarkan Kemendagri yang berkaitan dengan kepentingan publik menurut Bahtiar selalu di komunikasikan dengan kementerian atau lembaga terkait. Kemendagri taat terhadap azas-azas penyusunan regulasi yang baik.

"Jadi, sama sekali tidak ada larangan rapat-rapat di hotel. Kami sangat keberatan dengan penyebaran informasi yang tidak benar tersebut dan itu adalah fitnah, berita bohong (Hoax)", tegas Bahtiar.

SOP proses penyusunan regulasi menurut Bahtiar selalu ada forum antar kementerian lembaga untuk sinkronisasi harmonisasi kebijakan sebelum diterbitkan. Bahtiar mengatakan Mendagri Tjahjo Kumolo sangat memahami dan taat azas bahwa setiap hendak menyusun kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pihak ketiga atau terkait kepentingan masyarakat dan pemerintahan daerah selalu dikonsultasikan dan dilaporkan kepada Presiden dan Wakil Presiden.


Secara kelembagaan, lanjut Bahtiar, Kemendagri sangat dirugikan dengan informasi tersebut. Faktanya menurut dia Mendagri saat itu hanya memberikan arahan kepada staf internal Kemendagri agar menyusun standar operasional prosedur (SOP), khususnya terkait pelayanan konsultasi evaluasi rancangan Perda APBD sebagai respons atas kasus yang terjadi Hotel Borobudur Jakarta beberapa waktu yang lalu.

"Aparat pemerintah daerah yang datang ke Jakarta yang mau konsultasi ke Kemendagri silahkan menginap di hotel-hotel, tetapi pelayanan konsultasi khususnya konsultasi evaluasi rancangan perda APBD agar tetap dilaksanakan di kantor Kemendagri", ujar Mendagri saat itu.

Mendagri Tjahjo Kumolo saat itu mengingatkan evaluasi rancangan perda APBD adalah hal sensitif maka dilakukan terbuka di kantor dan hal tersebut dalam pengawasan KPK RI. Jadi arahan kepada aparat internal Kemendagri untuk menyusun SOP semata-mata untuk mencegah staf Kemendagri terhindar dari hal-hal yang dapat menimbulkan permasalahan hukum.
(hri/fjp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed