Mendagri Heran PHRI Bilang Ada Larangan Rapat di Hotel

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo heran dengan pernyataan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Haryadi Sukamdani yang menyebut Kemendagri melarang PNS rapat di hotel. Tjahjo menegaskan Kemendagri tidak pernah membuat larangan rapat di hotel.

"Nggak pernah saya menyatakan (larangan rapat di hotel), terus muncul berita itu. Kok terus ketua PHRI ngomongnya begitu?," kata Tjaho di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019).

Tjahjo mengatakan, Kemendagri juga tidak pernah mengeluarkan imbauan agar PNS tidak rapat di hotel demi efisiensi anggaran. Kemendagri juga sering melakukan rapat di hotel.

"Nggak ada kami membuat aturan melarang rapat di hotel, selama ini kami juga 80 persen rapat di hotel, lebih efektif lebih efisien," ujarnya.

"Ketua PHRI-nya nggak ada konfirmasi ke kami, kami nggak pernah (melarang rapat di hotel). Nggak ada himbauan, nggak ada," imbuhnya.

Baca juga: Hadiri HUT PHRI, Jokowi Cabut Larangan Mendagri Tak Boleh Rapat di Hotel

Tjahjo mengaku hanya menegur stafnya yang melakukan rapat di hotel sampai tengah malam. Menurutnya tidak baik jika PNS rapat tengah malam dan didatangi petugas karena dicurigai hal-hal yang tidak baik.

"Lain kali kalau mau rapat di hotel ya wajar saja. Banyak teman-teman daerah membawa pasukan yang banyak, lengkap, karena kalau setiap rapat sampai tengah malam tahu-tahu digerebek itu kan nggak enak," tuturnya.

Baca juga: Kemendagri Tegaskan Tak Larang Rapat di Hotel

Tjahjo juga menegaskan tidak membuat larangan rapat di hotel karena kasus dugaan penganiayaan pegawai KPK saat memantau rapat Pemprov-DPRD Papua. Tjahjo hanya menegur stafnya untuk tidak melakukan rapat di hotel hingga tengah malam.

"Dia (staf Kemendagri) di undang kok sama (Pemprov) Papua, kan boleh-boleh saja, namanya diundang boleh. Kita kan memberi motivasi kepada pembantu daerah, karena perencanaan anggaran APBD itu selalu berkonsultasi dengan Kemendagri, dia juga nggak mau salah untuk mengevaluasi perdanya, kami tiap hari baik kota/kabupaten, DPRD, Provinsi itu rutin," ujarnya.

Isu ini bermula saat Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Haryadi Sukamdani di acara gala dinner PHRI mengeluhkan adanya aturan larangan dari Mendagri terkait dengan tidak bolehnya instansi pemerintah menggelar rapat di hotel demi efisiensi.

"Kami meminta agar larangan berkegiatan di hotel bisa dicabut, karena dampak negatifnya lebih besar di masyarakat dan harapan efisiensi juga tidak tercapai," kata Haryadi di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (11/2). (nvl/fdn)