PSI soal Nasionalis Gadungan: Kalau PD Bereaksi, Mungkin Tersindir

PSI soal Nasionalis Gadungan: Kalau PD Bereaksi, Mungkin Tersindir

Tsarina Maharani - detikNews
Rabu, 13 Feb 2019 15:55 WIB
PSI soal Nasionalis Gadungan: Kalau PD Bereaksi, Mungkin Tersindir
Mohamad Guntur Romli. (Wildan-detikcom)
Jakarta - Politikus Partai Demokrat, Jansen Sintindaon menertawakan pidato Ketum PSI Grace Natalie yang menyinggung adanya kaum nasionalis gadungan. PSI menilai Jansen tersindir dengan pernyataan Grace.

"PSI tidak menuding partai mana pun sebagai 'nasionalis gadungan'. Tapi kalau Demokrat yang paling pertama bereaksi, mungkin wajar karena mereka yang paling tersindir," kata politikus PSI Guntur Romli dalam keterangan tertulis, Rabu (13/2/2019).

Guntur pun menjelaskan makna 'nasionalis gadungan' yang disebut Grace dalam pidatonya. Menurut Guntur, Grace tak merujuk pada institusi parpol atau politikus tertentu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT






"Nasionalis gadungan itu kriteria, bukan apa parpol dan siapa politisinya. Para politisi yang diam, bahkan bermain isu intoleransi dan radikalisme serta mencuri duit rakyat alias korupsi layak disebut nasionalis gadungan," tuturnya.

Guntur kemudian berbicara soal situasi intoleransi dan korupsi di rezim Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut dia, kasus intoleransi dan korupsi marak terjadi di era SBY.

"Peraturan Dua Menteri Soal Rumah Ibadah yang dijadikan sebagai senjata penutupan rumah ibadah lahir di era Presiden SBY tahun 2006. Demikian pula SKB Tiga Menteri terhadap Ahmadiyah yang dijadikan dalih persekusi kelompok mayoritas terhadap minoritas lahir di era Presiden SBY tahun 2008, perda-perda berbasis agama yang diskriminatif tumbuh subur di era SBY," ujarnya.





"Ditambah kader-kader Demokrat saat berkuasa mengirim Ketua Umum, Bendahara Umum, Ketua DPP, anggota DPR ke KPK, sehingga kampanye anti korupsi Partai Demokrat saat itu Katakan Tidak Pada Korupsi, diledek oleh publik Katakan Tidak Pada[hal] Korupsi," lanjut Guntur.

Guntur menambahkan, persekusi keagamaan paling besar terjadi di pemerintahan SBY. Mengutip data Amnesty Internasional, Guntur menyebut 10 tahun masa SBY ada 106 orang yang dijerat UU Penodaan Agama. Angka ini, kata dia, mengalahkan masa orba yang hanya 10 orang.

"Data Amnesty Internasional 10 tahun masa SBY ada 106 orang yang dijerat UU Penodaan Agama. Bahkan pada masa orba saja hanya 10 orang. Intoleransi dan radikalisme saat ini meningkat karena pemerintahan SBY memberikan angin. Jokowi hanya kena getahnya saja. Apalagi kelompok-kelompok intoleran dan radikal kini bergabung dengan Koalisi Prabowo dan Sandiaga yang ikut menyerang Jokowi," tuturnya.

Jansen Sitindaon sebelumnya menertawakan pidato Ketum PSI Grace Natalie yang menyinggung kaum nasionalis gadungan. Dia menilai PSI hanya bisa cari sensasi.

"Saya hanya bisa tertawa dengar pidato Grace Natalie ini. Lama-lama jadi Partai Sensasi Indonesia, PSI ini," kata Jansen kepada wartawan, Selasa (12/2). (tsa/fdn)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads