Tingkatkan Jumlah Guru Terampil, Kemendikbud akan Gandeng Industri

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar jumlah guru terampil di sekolah menengah kejuruan (SMK) diperbanyak. Sebab, perbandingan jumlah guru terampil dengan guru normatif (umum) terpaut cukup jauh.

"Guru yang terampil harus lebih banyak dari guru yang normatif. Guru yang normatif misalnya guru agama, guru Pancasila, guru bahasa Indonesia. Itu harus lebih sedikit dan yang lebih banyak di SMK adalah guru terampil," kata Jokowi saat sambutan dalam acara pembukaan secara resmi Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud, Depok, Selasa (12/2/2019).

Jokowi mengungkapkan jumlah guru normatif saat ini sangat banyak, bahkan jika dihitung dalam persentase sekitar 65 persen. Sisanya, 35 persen, merupakan tugas pemerintah dalam menyiapkan guru terampil.

Baca juga: Jokowi Ingin Guru Terampil Diperbanyak untuk Tingkatkan Kualitas SDM

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kerja Supriano memaparkan akan melakukan upgrading untuk memperbanyak jumlah guru terampil di SMK. Caranya melalui kerja sama dengan industri.

"Kita akan bekerja sama dengan industri ya, kita sudah mulai dari sekarang bekerja sama dengan beberapa industri, seperti Astra dan sebagainya, bagaimana melihat percepatan dan melihat kebutuhan," ungkap Supriano di kesempatan yang sama.

Langkah ini dapat membantu mengetahui kebutuhan guru produktif di bidang tertentu. Selain itu, cara ini bisa menyerap tenaga kerja, dan anak-anak SMK nantinya dapat langsung bekerja di lapangan.

Baca juga: Cerita Sukses PKBM An-Nur Bawa Sarung Lokal ke Thailand

"Salah satu caranya ya kita tawarkan kepada karyawan industri, misalnya yang bekerja di laut ketika berlabuh kan off lama itu, kita tawarkan mengajar di SMK Pelayaran seperti itu. Jadi dapat dilihat langsung juga oleh industri," pakar Supriano.

Selain langkah tersebut, Kemendikbud juga memiliki berbagai program salah satunya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Sebagai wadah pembelajaran nonformal yang sebagaimana disebutkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bahkan masyarakat dapat memilih pelatihan keahlian yang diminati sehingga digali yang nantinya dijadikan bekal untuk membuka usaha mandiri (home industry). (prf/ega)