Videoteleconference Bukti Presiden Bertanggung Jawab

Jakarta - Tak semua kalangan mengkritik sidang kabinet via videoteleconference. Misalnya saja mantan Ketua DPR Akbar Tanjung menilai, videoteleconference adalah bentuk tanggung jawab Presiden Susilo Bambang Yudhoyono."Itu bukan tindakan berlebihan. Itu bukti perhatian Presiden untuk mengikuti perkembangan di Tanah Air. Karena memang masalah kita cukup serius seperti kelangkaan BBM dan hasil MoU (dengan GAM)," pendapat Akbar Tandjung usai menghadiri HUT Kahmi ke-39 di Gedung Bidakara, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (15/9/2005).Menurut Akbar, memang bisa saja masalah ini didelegasikan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla, tetapi kita harus memahami bahwa ini adalah tanggung jawab Presiden. "Jadi saya tidak melihat itu bentuk tidak kepercayaan terhadap Wapres," tegas politisi jempolan ini.Mengenai ketidakhadiran Wapres Jusuf Kalla dalam sidang kabinet, Akbar menyatakan hal tersebut tidak terlalu bermasalah. "Mungkin saja beliau punya komitmen bertemu pihak lain. Lagipula Kalla juga bisa mendapat informasi dari menteri. Jadi saya tidak melihat adanya persaingan di antara mereka," analisisnya. Sedangkan ketika ditanya mengenai hak interpelasi yang akan digunakan DPR mengenai sidang kabinet videoteleconference ini, Akbar menyatakan interpelasi tidak terlalu dibutuhkan anggota dewan. "Saya tidak melihat ada hal yang penting untuk diajukan interplasi," ungkap eks ketua DPR ini. (ahm/)