"Kalau buat saya, Garbi kan ormas kebangsaan ya, dia terbuka untuk semua kalangan. Jadi, kalau buat saya, kalau sekarang saya ada di Garbi, sana nggak ada masalah walaupun di sana ada juga dari partai-partai lain, ya," kata Eko kepada wartawan setelah mengikuti Rilis Survei Charta Politika, Es Teler 77, Jl Adityawarman, Jaksel, Senin (11/2/2019).
Eko mengaku cocok dengan visi-misi Garbi. Dia mendapat posisi sebagai anggota Dewan Pembina Garbi.
Baca juga: Eko Patrio Jadi Dewan Pembina Ormas Garbi |
Soal kemungkinan Garbi menjadi parpol, Eko tak mau berspekulasi. Dia berharap ormas ini tak menjadi parpol.
"Karena kalau menjadi partai juga nanti cita-citanya beda lagi," kata Eko.
PAN menyatakan Eko tetap berstatus sebagai kader dan caleg berlambang matahari putih itu. Eko juga tetap menjabat Ketua DPW PAN DKI Jakarta.
"Eko masih tetap kader PAN. Tetap anggota DPR dari F-PAN, nyaleg 2019 dari PAN dan memimpin PAN di Jakarta," kata Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo kepada wartawan, Senin (11/2).
Dradjad mengatakan tak ada sanksi yang akan dijatuhkan kepada Eko. Sebab, Garbi bukan partai.
Garbi merupakan besutan eks Presiden PKS Anies Matta dan para loyalisnya. Sejumlah tokoh yang ikut ormas ini di antaranya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Mahfudz Siddiq.
Fahri Hamzah mengatakan Garbi dapat menjadi kanal bagi satu aspirasi untuk berharap agar Indonesia di masa depan bisa punya kejelasan arah. Hal itu, jelas Fahri, muncul karena ada perasaan tidak terarah pada bangsa ini sekarang.
"Itulah yang sedang kita lagi inisiasi, mengakumulasi, dan mengkanalisasi kegelisahan masyarakat kita. Saya kira khususnya kaum milenial sekarang gelisah secara umum. Inilah kanalnya supaya mereka punya keterarahan yang lebih baik," jelas Fahri saat menghadiri deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) Aceh di warung kopi di Banda Aceh, Kamis (1/11/2018).
Sebelumnya, sempat muncul sejumlah spanduk penolakan terhadap Garbi yang tersebar di sejumlah titik di wilayah Jakarta dan Bekasi. Titik-titik terdapat spanduk itu di antaranya ada di wilayah Kalimalang, Jatiwaringin, Kramat Jati, Warung Buncit, Kalibata, dan Manggarai.
Spanduk 'Garbi Ormas Haram' di titik-titik yang disebut di atas selalu dipasang berjajar dengan spanduk PKS. Total ada tiga spanduk yang bisa disebut satu paket.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menduga penolakan itu muncul karena gerakan tersebut mulai besar.
"Nggak pahamlah itu, mungkin gara-gara Garbi-nya mulai besar kali. Garbi mulai gereget kali. Karena mau ada deklarasi ini saya dengar, saya juga diundang," kata Fahri, yang juga salah satu inisiator Garbi, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/1). (idh/elz)
