Senin 11 Februari 2019, 16:14 WIB
Ramai Isu TKA Ikut Nyoblos, Dukcapil Beri KPU Akses Cek Database e-KTP
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah memberi sambutan di rakornas kehumasan dan hukum (Foto: Yulida Medistiara/detikcom)
Jakarta -
Ditjen Dukcapil Kemendagri akan membuka kantor pada saat hari pemilihan umum 17 April. DDukcapil juga akan memberi KPU akses database e-KTP untuk mengidentifikasi pemilih yang dicurigai warga negara asing (WNA) saat datang ke TPS.
"KPU diberikan akses data langsung ke database untuk bisa membuka dan mengidentifikasi siapa orang itu. Kemudian dukungan kita adalah nanti saat 17 April Dukcapil buka kantor. Yang lain libur dukcapil buka. Untuk apa? Untuk jika sewaktu waktu diperlukan akses data," kata Zudan Arif Fakrulloh, saat mengisi rakornas kehumasan dan hukum, di Hotel Bidakara, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).
Dia mengatakan kantor Dukcapil ada di 514 kabupaten/kota akan buka di tanggal 17 April. Nantinya Dukcapil akan membantu KPU untuk mengidentifikasi KTP orang yang dicurigai, misalnya WNA.
"Misalnya orang ngaku sebagai WNI dicurigai, ia sudah bawa KTP. Ini kan ada hoax banyak sekali ini, TKA, orang China datang. Bagaimana mengidentifikasinya?" kata Zudan.
Zudan menyebut Kemendagri memberikan akses pada KPU untuk bisa membuka database e-KTP jika ada orang yang dicurigai datang ke TPS membawa KTP pada satu jam terakhir. Pertama, KPU bisa mengecek nomor induk kependudukan (NIK) e-KTP.
"Ketik NIK-nya dia kan tunjukkan KTP, ketik NIK-nya, atau ketik namanya. Misalnya namanya Elyas Sitorus. Ternyata ada banyak sekali Elyas Sitorus karena dicari by name. Cari lagi dengan kode kedua tempat tanggal lahir 19 Januari 1967. Ini nanti bisa dicek terus untuk memastikan pemilihnya itu benar, bukan tenaga asing, bukan orang China, ini. Dicek ini datanya ditampakkan fotonya kelihatan. Oh betul yang akan nyoblos ini Pak Elyas. Betul ini?" kata Zudan.
Zudan menambahkan masyarakat tak perlu khawatir jika ada isu WNA atau tenaga asing bisa nyoblos. Karena hal itu adalah pelanggaran pemilu.
"Jadi Bapak-Ibu kita nggak perlu ragu dengan sistem yang dibangun KPU kerja sama dengan Dukcapil ini. Ada orang mengatakan tenaga kerja asing, WNA, orang China bisa nyoblos itu omong kosong. Satu itu pidana pemilu, kedua risiko pertarungan bagi dirinya terlalu besar. Karena KPU sudah kita berikan hak akses ini," ujar Zudan.
Tidak hanya menggunakan NIK, Dukcapil juga membantu KPU dengan adanya sistem face recognition. Sistem tersebut bisa menyesuaikan foto seseorang yang diambil realtime dengan foto yang ada di data yang sudah terekam e-KTP.
Zudan lalu menguji dengan foto salah satu peserta Rakornas dan dimasukkan dalam sistem itu. Setelah ditanya hasilnya benar orang yang dimaksud tersebut.
"Di TPS kalau nanti ada yang curiga saksinya banyak tinggal difoto. Kalau orang misal nyebut NIK-nya bener sudah lah kita gunakan teknologi face recognition," kata Zudan.
Zudan menyebut teknologi ini bisa digunakan oleh aparat penegak hukum jika mencari pencuri di CCTV atau pun keperluan demo. Zudan mengatakan Kemendagri masih mengoptimalkan sistem NIK terlebih dahulu.
"Jadi bisa dilihat semakin tinggi prosentasenya, akurasinya semakin tinggi. Ini perangkat-perangkat yang dimiliki Dukcapil yang didorong untuk mendukung KPU, satu NIK dan dua face recognition. Sekarang kita optimalkan akses data dengan NIK terlebih dahulu," tuturnya.
(yld/jbr)
"KPU diberikan akses data langsung ke database untuk bisa membuka dan mengidentifikasi siapa orang itu. Kemudian dukungan kita adalah nanti saat 17 April Dukcapil buka kantor. Yang lain libur dukcapil buka. Untuk apa? Untuk jika sewaktu waktu diperlukan akses data," kata Zudan Arif Fakrulloh, saat mengisi rakornas kehumasan dan hukum, di Hotel Bidakara, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).
Dia mengatakan kantor Dukcapil ada di 514 kabupaten/kota akan buka di tanggal 17 April. Nantinya Dukcapil akan membantu KPU untuk mengidentifikasi KTP orang yang dicurigai, misalnya WNA.
Zudan menyebut Kemendagri memberikan akses pada KPU untuk bisa membuka database e-KTP jika ada orang yang dicurigai datang ke TPS membawa KTP pada satu jam terakhir. Pertama, KPU bisa mengecek nomor induk kependudukan (NIK) e-KTP.
"Ketik NIK-nya dia kan tunjukkan KTP, ketik NIK-nya, atau ketik namanya. Misalnya namanya Elyas Sitorus. Ternyata ada banyak sekali Elyas Sitorus karena dicari by name. Cari lagi dengan kode kedua tempat tanggal lahir 19 Januari 1967. Ini nanti bisa dicek terus untuk memastikan pemilihnya itu benar, bukan tenaga asing, bukan orang China, ini. Dicek ini datanya ditampakkan fotonya kelihatan. Oh betul yang akan nyoblos ini Pak Elyas. Betul ini?" kata Zudan.
Zudan menambahkan masyarakat tak perlu khawatir jika ada isu WNA atau tenaga asing bisa nyoblos. Karena hal itu adalah pelanggaran pemilu.
"Jadi Bapak-Ibu kita nggak perlu ragu dengan sistem yang dibangun KPU kerja sama dengan Dukcapil ini. Ada orang mengatakan tenaga kerja asing, WNA, orang China bisa nyoblos itu omong kosong. Satu itu pidana pemilu, kedua risiko pertarungan bagi dirinya terlalu besar. Karena KPU sudah kita berikan hak akses ini," ujar Zudan.
Tidak hanya menggunakan NIK, Dukcapil juga membantu KPU dengan adanya sistem face recognition. Sistem tersebut bisa menyesuaikan foto seseorang yang diambil realtime dengan foto yang ada di data yang sudah terekam e-KTP.
Zudan lalu menguji dengan foto salah satu peserta Rakornas dan dimasukkan dalam sistem itu. Setelah ditanya hasilnya benar orang yang dimaksud tersebut.
"Di TPS kalau nanti ada yang curiga saksinya banyak tinggal difoto. Kalau orang misal nyebut NIK-nya bener sudah lah kita gunakan teknologi face recognition," kata Zudan.
Zudan menyebut teknologi ini bisa digunakan oleh aparat penegak hukum jika mencari pencuri di CCTV atau pun keperluan demo. Zudan mengatakan Kemendagri masih mengoptimalkan sistem NIK terlebih dahulu.
"Jadi bisa dilihat semakin tinggi prosentasenya, akurasinya semakin tinggi. Ini perangkat-perangkat yang dimiliki Dukcapil yang didorong untuk mendukung KPU, satu NIK dan dua face recognition. Sekarang kita optimalkan akses data dengan NIK terlebih dahulu," tuturnya.
(yld/jbr)
