Alasan pertama yakni perbedaan antara tindak pidana pemilu dengan tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Alasan lainnya masih berjalannya proses hukum gugatan Mandala di DKPP terkait kesaksian palsu.
"Ini bukan tindak pidana kriminal biasa seperti pencurian, penipuan maupun korupsi. Ini hanyalah pelanggaran dari Undang-undang Pemilu. Jadi terpisah dari undang-undang KUHP biasa, ataupun dari korupsi," kata Elza di kantornya, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/2/2019).
Apalagi, kata Elza, ancaman hukumannya juga masih didebatkan. Sebab, pihaknya masih mengajukan pelaporan di DKPP.
"Dan kita melaporkan pidana tentang saksi-saksi yang di bawah sumpah. Jadi masih di debatkan," imbuhnya.
Terlebih, sambung Elza, hukuman yang dijatuhkan kepada Mandala hanya hitungan bulan. Atas ketiga alasan itu, menurut Elza KPU tak bisa mencoret Mandala dari DCT.
"Ancamannya juga di bawah lima tahun, putusannya jauh, cuma tiga bulan. Jadi KPU tidak boleh mencoret. Saya akan tuntut secara pidana maupun perdata," tegasnya.
Bahkan, Elza menuding KPU sengaja mencoret Mandala dari DCT. Dia menduga ada pihak-pihak yang ingin Mandala tidak berkiprah di Pileg 2019.
"Ini bukan tindak pidana kok. Sepertinya KPU punya sponsor supaya Mandala hilang, diganti sama orang lain yang mau jadi anggota DPR tapi nggak mampu," ucap Elza.
"Jadi memang Mandala ini terlalu populer. Mandala ini banyak dicintai orang karena membantu orang. Program-program di televisinya sangat membuat orang mencintai dia sehingga caleg-caleg yang lain merasa ini berbahaya, persaingan terlalu jauh sehingga perlu dilibas," sambungnya.
Sebelumnya, KPU memastikan akan mencoret Mandala dari DCT. Sebab, Mandala terbukti melakukan pelanggaran pemilu.
"Dasarnya KPU undang-undang. Di undang-undang itu kan jelas kalau pidana pemilu maka dicoret. Sudah jelas," kata Ketua KPU Arief Budiman di Hotel Sari Pan Pasific, Jl Mh Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (9/2). (zak/idh)
