"Bagaimana teknis penyerahan uang? Saksi terlibat? tanya jaksa KPK pada Sulaeman yang duduk sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara suap terkait perizinan proyek Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (6/2/2019).
Hendry Lincoln yang dimaksud Sulaeman yaitu Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bekasi. Hendry memang sebelumnya disebut Sulaeman terlibat pertemuan antara Iwa Karniwa selaku Sekjen Jabar dengan Kabid Perizinan Tata Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili.
Pemberian pertama disebut Sulaeman dilakukan di Km 72 Tol Cipularang. Saat itu menurut Sulaeman, Hendry mendatangi sopirnya dan memberikan bungkusan.
"Isinya uang. Jumlahnya tidak tahu karena tertutup rapat," kata Sulaeman.
Di hari yang sama, Hendry dan Neneng Rahmi memberikan bungkusan ke sopir Sulaeman. Namun lokasi pemberian itu berbeda dari sebelumnya.
"Penyerahan kedua di Bangi Kopi, daerah Bekasi. Diserahkan oleh Hendry Lincoln dan Neneng Rahmi ke sopir saya. Jumlahnya tidak diberitahu cuma disebut untuk banner. Lalu sopir saya serahkan ke sopirnya Pak Waras (Waras Wasisto/anggota DPRD Jabar)," kata Sulaeman.
Pemberian ketiga disebut Sulaeman terjadi di depan rumah sakit. Kali ini pemberian tidak dilakukan Hendry atau Neneng Rahmi tetapi disebut Sulaeman dilakukan seorang pegawai negeri sipil (PNS) Pemkab Bekasi. Namun Sulaeman lagi-lagi mengaku tidak tahu jumlah pemberian tersebut.
Majelis hakim kemudian mempertanyakan soal pemberian uang itu sebab dalam sidang-sidang sebelumnya selalu disampaikan bila uang itu berkaitan dengan Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bekasi demi mulusnya proyek Meikarta. Namun, Sulaeman mengaku tidak mengerti. Sedangkan saat ditanya soal sumber uang, Sulaeman sempat berbelit-belit hingga akhirnya menyebut uang itu berkaitan dengan Meikarta.
"Urusan itu dari mana?" tanya hakim.
"Meikarta," jawab Sulaeman.
Dalam persidangan ini, ada empat terdakwa yang diadili, yaitu Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi. Keempatnya disebut berasal dari Lippo Group, yang didakwa menyuap Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin dan jajaran pejabat di Pemkab Bekasi demi mulusnya perizinan proyek Meikarta. (dir/dhn)
