Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Eddy Soeparno, mengatakan pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi) tidak memiliki kebijakan di sektor pangan dan distribusi tanah yang tepat. Sehingga janji kampanye Jokowi mewujudkan swasembada pangan pun tidak terwujud.
"Jika Anda melihat kepemilikan tanah saat ini di Indonesia, jutaan hektare berada di tangan beberapa pemilik bisnis, dan ini pada dasarnya diubah menjadi perkebunan kelapa sawit atau kehutanan yang lainnya. Ini perlu di re-evaluasi," kata Eddy dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/2/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menambahkan persoalan ketimpangan kepemilikan tanah juga menjadi salah satu penyebab anak-anak muda malas bertani. Akibatnya, dunia pertanian mengalami penuaan lantaran anak-anak muda memilih bekerja menjadi buruh atau di sektor informal lainnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) itu memastikan Prabowo-Sandi akan berfokus pada kebijakan redistribusi tanah untuk petani kecil dan petani tak bertanah.
"Kekurangan lahan pertanian akan membuat petani tidak memiliki pilihan lain. Jika berkeliling di negeri ini, kita tidak memiliki petani generasi ke-3 atau 4. Kakek nenek mereka adalah petani, tetapi generasi ketiganya menjadi pekerja di tanah yang sebelumnya dimiliki oleh orang tua. Begitu mereka tidak bisa bekerja di tanah itu, mereka akan mencari pekerjaan lain, seperti menjadi buruh, dan semua jenis pekerjaan lainnya," katanya
"Ironisnya, di negara ini adalah tenaga kerja di sektor pertanian malah mengalami penurunan upah, dan ini adalah sesuatu yang menurut kami sangat memprihatinkan," pungkasnya. (mul/mpr)











































