.webp)
Jokowi mengatakan Rakornas BNPB merupakan forum strategis untuk mengonsolidasikan kekuatan-kekuatan yang dimiliki demi penanggulangan bencana. Jokowi mengingakan agar pembangunan dilakukan dengan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana.
"Yang berkaitan dengan perencanaan rancangan pembangunan di daerah. Ini berkaitan dengan bupati, wali kota, gubernur, dan juga Bappeda. Harus kita mulai karena kita harus sadar bahwa negara kita ini berada di dalam garis-garis cincin api sehingga setiap pembangunan ke depan, rancangan pembangunan ke depan, harus dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana," kata Jokowi di Rakornas BNPB, Jatim Expo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/2/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi menyatakan Bappeda harus mengerti mana daerah merah (rawan bencana), di mana daerah hijau (aman dari bencana). Warga juga diminta untuk tidak mendirikan bangunan di zona merah itu.
"Di mana daerah dilarang, di mana daerah yang diperbolehkan. Rakyat harus betul-betul dilarang untuk masuk ke dalam tata ruang yang memang itu sudah diberi tanda merah. Artinya mereka harus taat dan patuh kepada rencana tata ruang," kata Jokowi.
Jokowi menambahkan, bencana di Indonesia ini sering kali terjadi di wilayah yang sama. Artinya, kejadian yang berulang.
"Kita tahu semua. Saya berikan contoh misalnya di NTB, itu tahun 1978 ada. Di Palu tahun 1978 atau 1979 juga ada di situ. Ada siklusnya sehingga kalau ada ruang-ruang, tempat-tempat, yang memang itu sudah merah dan berbahaya ya jangan diperbolehkan untuk mendirikan bangunan. Bappeda juga harus mulai merancang, rakyat diajak untuk membangun bangunan-bangunan yang tahan gempa kalau memang daerah itu rawan gempa," jelas Jokowi.
Jokowi menambahkan, perlu ada pelibatan akademisi dan pakar kebencanaan untuk meneliti titik-titik mana yang sangat rawan bencana. Jokowi tak mau para akademisi dan pakar itu baru dilibatkan ketika sudah terjadi bencana.
"Supaya kita mampu memprediksi ancaman dan dapat mengantisipasi serta mengurangi dampak bencana," kata Jokowi.
"Sehingga kita tahu misalnya akan adanya megathrust, kita tahu akan adanya pergeseran lempengan misalnya. Itu kalau sudah pakar-pakar berbicara, ya disosialisasikan kepada masyarakat. Bisa lewat pemuka-pemuka agama, bisa lewat Pemda. Ini penting sekali," pungkasnya.
Simak Juga 'Bertemu Penjual Kopi di Magetan, Jokowi: Saingan Sama Anak Saya':
(jor/haf)
