WNI Disebut Pelaku Bom, Menlu: Otoritas Filipina Masih Identifikasi

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 02 Feb 2019 10:59 WIB
Gereja Katolik di Filipina selatan dibom (Foto: BBC World)
Jakarta - Otoritas Filipina menyebutkan pelaku bom bunuh diri di gereja di Pulau Jolo merupakan pasangan suami istri asal Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan dirinya terus berkomunikasi dengan otoritas Filipina untuk memastikan identifikasi kebenaran pernyataan tersebut.

"Informasi yang kita peroleh sampai hari ini, identifikasi pelaku tidak dapat dikonfirmasikan. Proses investigasi dan identifikasi masih terus dijalankan. Ini saya masih akan terus lakukan komunikasi dengan otoritas Filipina," kata Retno lewat video yang diterima detikcom, Sabtu (2/1/2019).


Retno mengatakan hal itu dalam acara Diplofest yang sedang digelar di Padang, Sumatera Barat. Retno mengaku terus berkoordinasi dengan otoritas Filipina hingga hari ini.

Retno tidak mau berandai-andai jika pelaku bom bunuh diri itu benar merupakan WNI. Dia mengatakan saat ini yang menjadi prioritas ialah mengidentifikasi pelaku bom bunuh diri.

"Kita masih hipotesis, apakah betul dia adalah WNI. Itu yang perlu kita ketahui lebih dahulu," ucap dia.


Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri Filipina Eduardo Ao sebelumnya mengatakan dua pelaku serangan bom bunuh diri di gereja Katolik Pulau Jolo adalah pasangan WNI. Serangan itu menyebabkan 22 orang tewas dan 100 lainnya luka-luka.

Menurut Ao, kedua palaku dibimbing oleh kelompok Abu Sayyaf. Tujuan pasangan itu menurutnya, adalah memberi contoh dan mempengaruhi teroris Filipina untuk melakukan bom bunuh diri.


Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyesalkan pernyataan pemerintah Filipina yang menyebut pelaku peledakan gereja di Pulau Jolo adalah pasangan asal Indonesia. Menurut Kemlu pernyataan tersebut disampaikan tanpa verifikasi sebelumnya.

"Kita sangat menyesalkan pihak Filipina untuk kesekian kalinya membuat pernyataan tentang WNI terlibat tindakan terorisme di Filipina tanpa proses verifikasi terlebih dahulu," kata Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Kemlu, Lalu Muhammad Iqbal saat dihubungi, Jumat (1/2/2019). (jbr/fdn)