BNPB Bakal Gunakan Konsep Citarum untuk Benahi Hutan di Sulsel

Makassar - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Letjen Doni Monardo bakal menggunakan konsep Citarum untuk membenahi kawasan Bawakaraeng dan Lomppbattang di Sulsel. Hal ini untuk mengembalikan lagi fungsi konservasi hutan di kawasan itu.

"Intinya dari BNPB akan mendukung penuh instruksi dari pemerintah pusat dalam hal ini dari Presiden dan Wapres untuk mengembalikan fungsi Konservasi," kata Doni dalam di kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumohardjo, Makassar, Jumat (1/2/2019).

Baca juga: BNPB Siapkan Aplikasi untuk Mitigasi Bencana di 2019

Dia mengatakan konsep ini akan mirip dengan konsep pembebasan di daerah aliran Sungai Citarum, Jawa Barat. Namun konsep ini akan menyesuaikan dengan konsep kearifan lokal setempat.

"Ya seperti itu konsepnya (seperti Citarum). Tapi pola sesungguhnya seperti apa setelah tim melalukan survei lapangan. Mungkin tim survei ini butuh waktu paling tidak satu bulan ya. Ini sesuai kearifan lokal," terangnya.

Baca juga: Pentingnya Keterlibatan Semua Pihak dalam Mitigasi Bencana

"Ini kan pola penganan bagaimana pelibatan banyak pihak dan saya katakan ini program kalau hanya pemerintah saja yang kerja tidak akan berhasil. Jadi harus melibatkan semua komponen bahkan masyarakat Sulsel perlu diikutsertakan," tambahnya.

Hingga kini, bencana banjir dan longsor di wilayah Sulawesi Selatan telah menelan korban tewas hingga 79 orang. Tim SAR masih berupaya melakukan pencarian korban hingga saat ini. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan kementeriannya akan berupaya melakukan rehabilitasi besar-besaran.

"Salah satu rehabilitasi terbesar hampir Rp 200 miliar ada di Sulawesi Selatan, tahun ini hampir Rp 200 miliar, kita kerjakan rehabilitasi di sana," kata Siti

Dia melanjutkan, nantinya berbagai upaya akan dilakukan untuk merehabilitasi lingkungan di Sulawesi Selatan.

"Teknis rehabilitasi ada rehabilitasi tanah, ada bibit, ada tanam, ada DAM penahan, penahan tebing, dan lain-lain. Nanti juga kita lihat dulu, karena untuk resettlement agak berat, kecuali kalau pemda-nya yang minta. Karena nanti yang ngerti banget resettlement itu pemerintah daerah dan Dagri," ucapnya. (fiq/rvk)