Senior Vice President Aksi Cepat Tanggap (ACT) Syuhelmaidi Syukur menyebut setidaknya ada empat pihak yang perlu dilibatkan dalam proses mitigasi bencana. Dalam hal ini, pemerintah adalah lini utamanya.
"Di kita alhamdulillah sudah ada BNPB, BPBD tingkat daerah, sudah ada juga lembaga-lembaga terkait di BMKG dan seterusnya. Kita berharap ini jadi lini utama, kemudian melibatkan pihak-pihak lain," kata Syuhelmaidi dalam acara Disaster Outlook 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (31/1/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pihak selanjutnya yang harus dilibatkan adalah perguruan tinggi atau akademisi. Ia menjelaskan sebetulnya di setiap daerah sudah ada pusat-pusat kajian yang khusus terkait dengan bencana alam.
"Misalnya di Aceh ada pusat kajian tsunami, di Bandung punya pusat kajian terkait gempa bumi, di Lombok juga ternyata punya pusat kajian sendiri terkait dengan geofisika dan segala macam," jelasnya.
Proses mitigasi ini juga tak bisa lepas dari peran masyarakat. Hal itu menurutnya mencakup sampai setiap keluarga.
"Mereka paham daerahnya, potensi-potensi bencana mungkin ada, sehingga mereka kemudian mampu mengatasi kejadian apabila kejadian itu terjadi di desanya. Karena yang bisa menolong segera itu masyarakat setempat," ujarnya.
Lalu yang keempat, menurutnya, adalah pihak dunia usaha. Syuhelmaidi mengatakan pelaku usaha memiliki aset-aset yang berpotensi mengalami kerugian saat bencana terjadi. Selain itu, peran CSR yang dimiliki sebuah perusahaan pun akan sangat membantu.
"Dunia usaha dengan peran CSR-nya bisa kemudian membantu masyarakat sekitarnya agar menjadi masyarakat yang tangguh terhadap bencana," katanya. (prf/mul)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini