DetikNews
Jumat 01 Februari 2019, 10:34 WIB

Anang Hermansyah Ungkap Kronologi RUU Permusikan yang Jadi Kontroversi

Tsarina Maharani - detikNews
Anang Hermansyah Ungkap Kronologi RUU Permusikan yang Jadi Kontroversi Foto: Anang Hermansyah (Gus Mun/detikHOT)
Jakarta - Rancang Undang-Undang (RUU) Permusikan dikritik sejumlah musisi Tanah Air lantaran sejumlah pasal dinilai mengekang kreativitas. Musisi sekaligus anggota Komisi X DPR, Anang Hermansyah, menceritakan kronologi usulan RUU Permusikan.

Anang mengatakan ide tentang RUU Permusikan berawal dari 'Kaukus Parlemen Anti Pembajakan' yang diinisiasi dirinya bersama sejumlah politisi lintas fraksi pada 2015. Namun, hal itu dinilai tak berjalan efektif dalam memberantas pembajakan musik.

"Saat itu kita keliling ke berbagai pihak. Mulai Presiden, Kapolri, Jaksa Agung termasuk on the spot ke Glodok terkait dengan pemberantasan pembajakan di ranah musik," kata Anang dalam keterangan tertulis, Jumat (1/2/2019).


Singkat cerita, pada Juni 2017 akhirnya DPR menyepakati pembuatan RUU Permusikan. Hal itu menyusul pertemuan antara Badan Legislasi (Baleg) dan komunitas musisi Kami Musik Indonesia (KAMI).

"Saat itu, 10 fraksi di DPR bulat mendukung keberadaan RUU Permusikan. Tidak hanya mendukung, DPR berkomitmen sebagai pihak yang menginisiasi RUU Permusikan. Momentum itu membuktikan, musik menyatukan sekat-sekat perbedaan politik," sebut Anang.

Setahun berikutnya, Anang menuturkan perjalanan RUU Permusikan mengalami kemajuan. Kala itu muncul diskusi apakah RUU Permusikan diajukan Komisi X atau dari Baleg setelah disahkannya UU MD3 No 2/2018.

"Akhirnya RUU Permusikan diusulkan oleh Baleg melalui Badan Keahlian Dewan (BKD) yang terdiri dari para ahli dan birokrat DPR," jelasnya.

"BKD meminta pendapat dari berbagai stakeholder terkait dengan materi yang terkandung dalam RUU tersebut. Meski tentu tidak semua pihak diminta pendapat dan masukan. Maklum saja, itu baru draf, baru rancangan," imbuh Anang.

Dia menegaskan draf RUU Permusikan tertanggal 15 Agustus 2018 yang saat ini beredar di publik merupakan dokumen usulan DPR. Saat ini, kata Anang, RUU Permusikan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2019.

"Nah, pada sidang paripurna DPR pada 31 Oktober 2018, RUU Permusikan resmi masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2019," ujarnya.


Anang pun mengaku senang dengan respons publik, khususnya musisi terhadap draf RUU Permusikan. Ia berharap RUU Permusikan segera rampung.

"Jika dicermati, perjalanan RUU Permusikan ini tergolong cepat. Saya melihat kuncinya terletak pada kesamaan ide antara stakeholder musisi bersama DPR RI. Teorinya, ini tidak mudah, karena DPR merupakan lembaga politik, tapi kenyatannya semua dimudahkan," kata Anang.

Diketahui, sejumlah pasal dalam draf RUU Permusikan yang dipersoalkan di antaranya Pasal 5 dan Pasal 32-35. Pasal 5 mengatur tentang sejumlah larangan bagi pelaku musik dalam membuat kreasi. Selain itu, Pasal 32-35 mengatur tentang uji kompetensi bagi para pelaku musik.


Saksikan juga video 'Giring Nidji Soal RUU Permusikan: Awal yang Bagus':

[Gambas:Video 20detik]


(tsa/mae)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed