Pemkot Jakpus Siap Awasi PKL Liar di Kolong Skybridge

Jakarta - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menduga ada preman yang berusaha menempatkan pedagang di kolong jembatan penyeberanagan multiguna (JPM). Pemerintah Kota Jakarta Pusat mengatakan siap mengawasi agar kolong bersih dari pedagang.

"Kita awasi bersama-sama," kata Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara melalui pesan singkat, Jumat (1/2/2019).

Bayu mengatakan pihaknya terus akan terus berkoordinasi dengan Ombudsman dalam menata kawasan Tanah Abang. Bayu menuturkan kawasan Tanah Abang nantinya akan dijadikan sebagai kawasan Transit Oriented Development (TOD).

"Kami akan terus berkoordinasi dengan Ombudsman dalam rangka peningkatan layanan publik. Khususnya mewujudkan kawasan Tanah Abang sebagai kawasan TOD," ucap Bayu.

Baca juga: Manuver Preman Tanah Abang Terbaca Ombudsman

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tanah Abang Aris mengatakan sudah melakukan koordinasi antara Satpol PP Jakarta Pusat dengan Pemkot Jakarta Pusat dalam menata pedagang yang berjualan agar tertib. Terkait dugaan oknum preman, pihaknya telah menggandeng polisi.

"Kita dengan Ombudsman sudah rapat dengan Pak Wakil Wali Kota beserta jajaran Satpol PP Jakpus," sebut Aris.

Sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menduga preman di kawasan Tanah Abang mencoba menempatkan pedagang baru di kolong skybridge. Mereka ingin memanfaatkan kekosongan area itu untuk untuk mendapatkan penghasilan.

"Kami melihat indikasi para preman ini kembali karena ada kekosongan, yang bisa mereka isi ketika para pedagang pindah ke JPM, sekarang di Jalan Jatibaru itu kan kosong dan ini menjadi peluang untuk menempatkan para pedagang-pedagang baru," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya, Teguh P Nugroho di gedung Ombudsman RI, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (31/1).

Baca juga: Pemulung Jadi Tersangka Kericuhan Penertiban PKL di Tanah Abang

Ombudsman juga menduga bentrokan yang melibatkan pedagang di Tanah Abang beberapa waktu lalu dimotori oleh para preman. Preman di Tanah Abang itu tak senang karena kehilangan penghasilan.

"Kemarin terjadi bentrokan, kami menduga itu dilakukan oleh preman-preman di sana karena mereka kehilangan pendapatan, itu temuan kami pada 2017 di awal kasus itu. Dan kemarin kami mengirimkan tim ke Tanah Abang untuk melihat model-model itu masih berlaku atau tidak," ujarnya.

"Tahun 2007 pedagang harus bayar 150 per hari per pedagang, dan sekarang juga modelnya sama, ketika pedagang baru masuk, itu modelnya seperti itu. (Bayar) ke preman-preman di sana," imbuhnya.


(fdu/bag)