"Sebenarnya kekumuhan itu tidak berada di pinggiran saja, justru kekumuhan itu banyak di pusat-pusat kota, utamanya di kanan kiri sungai," kata Anies di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2019).
Anies menuturkan saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Pihaknya menampung usulan pengurus RT dan RW terkait penataan wilayah Jakarta.
Salah satu yang disoroti adalah koefisien luas bangunan (KLB) yang berbeda-beda. Perbedaan KLB menyebabkan investor tidak berani membangun gedung di tempat-tempat yang tidak strategis.
"Caranya gini, misalnya, sebuah wilayah bukan kita yang melakukan (penataan) saja. Sebuah wilayah begitu KLB-nya diubah, apa yang terjadi, di situ terjadi transaksi ekonomi. Kenapa? Karena sekarang (swasta) bisa membangun dengan KLB yang lebih tinggi," jelas Anies.
Anies memastikan semua pembangunan baik dari daerah atau pusat harus mengikuti rancangan RTRW yang dibuat Pemprov DKI Jakarta. Dia mengaku sudah mensosialisasikannya ke semua pihak.
"Saya sampaikan dalam berbagai pertemuan, baik sidang kabinet maupun rapat kemarin (dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla), perencanaan tata ruang itu akan menentukan ada ketimpangan atau tidak," terang Anies.
Sebelumnya, JK menyebut Jalan MH Thamrin tidak berbeda dengan Singapura. Namun, kata JK, ketika melihat kondisi di belakang jalan tersebut atau ke Tanjung Priok, kondisinya kumuh.
"Kalau kita lewat Jalan Thamrin (dari helikopter) ini tidak beda dengan Singapura. Begitu ke belakang Jalan Thamrin atau ke Tanjung Priok, itu sama dengan daerah atau kota-kota lain, kayak Kalkuta, Bangladesh, kayak Manila, atau ya kumuhlah," kata JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (28/1).
Simak Juga 'Jakarta Kumuh, JK Tegur Anies':
(fdu/idh)
