Menkes Marah Saat Sidak di Yogya
Selasa, 13 Sep 2005 15:45 WIB
Yogyakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari marah ketika mengetahui ada warga miskin yang berobat di rumah sakit di Yogyakarta tetap diharuskan membayar biaya berobat. Tidak hanya itu, Fadilah juga sempat memarahi dokter yang dijumpai karena Direktur dan Wakil Direktur RSUD Wirosaban Yogyakarta belum hadir.Kejengkelan dan kemarahan perempuan Solo kelahiran 6 November 1950 itu terjadi ketika rombongannya melakukan inspeksi mendadak di RSUD Wirosaban Kota Yogyakarta di Jl Wirosaban Umbulharjo, Selasa (13/9/2005)."Pemegang kartu sehat harus gratis. Kembalikan uang Bapak ini karena dia punya kartu sehat. Mereka berhak berobat di Puskesmas atau rumah sakit kelas III," kata Fadilah kepada petugas rumah sakit.Setelah dimarahi oleh Fadilah, petugas rumah sakit itu tanpa banyak bicara lagi akhirnya mengembalikan uang Rp 240 ribu milik Subardjo (55), warga Sewon Bantul, ketika berobat di RSU Wirosaban. Fadilah mengatakan, pasien seperti Subardjo itu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis karena sudah memegang kartu sehat.Saat dikembalikan, Subardjo yang saat itu tengah terbaring di tempat tidur didampingi istrinya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Kesehatan. "Alhamdulillah, terima kasih, uang ini bisa saya belikan beras," katanya pelan.Sementara itu menurut petugas pelayanan rumah sakit kepada Menkes, Subardjo tetap dipungut biaya walau memegang kartu sehat karena obat yang ada dalam resep tidak termasuk dalam daftar obat kerjasama pemerintah dan PT Askes.Namun dengan serta merta Fadillah langsung memotong pembicaraan dengan nada tinggi. "Ada dalam daftar atau tidak, pemegang kartu sehat harus mendapat pelayanan gratis," tegas perempuan berkacamata itu.Setelah mendatangi dan menanyai beberapa pasien yang di rawat di kelas III rumah sakit tersebut, Fadilah juga sempat marah ketika mengetahui direktur dan wakil direktur rumah sakit belum datang. Menkes pun memarahi dokter yang kebetulan dia jumpai."Sebagai dokter, saya tahunya mendiagnosa dan membuat resep obat. Mengenai apakah resep itu mau ditebus atau tidak, gratis atau tidak itu wewenang bagian pelayanan," kata dr Isharyanto, salah satu dokter di RSUD Wirosaban.Sidak PuskesmasSeusai melakukan sidak di RUSD Wirosaban, Menkes beserta rombongan melanjutkan sidak ke Puskesmas Umbulharjo II yang terletak sekitar 500 meter dari rumah sakit. Di puskesmas, Fadilah menemukan adanya prosedur yang mempersulit pasien miskin untuk memperoleh kartu sehat. Sebab, pasien harus mengurus kartu sehat sampai ke kecamatan dan Dinas Sosial."Seharusnya cukup sampai ke kelurahan saja. Masa orangnya sudah sakit disuruh sampai ke kecamatan dan Dinas Sosial. Selain membutuhkan waktu lama ini juga menambah biaya sementara pasien keburu sakit parah," katanya.Untuk memberikan pelayanan yang baik, ia menyarankan didirikan pos khusus yang melayani pembuatan kartu sehat bagi masyarakat miskin. "Petugas tersebut yang harus mengurus keperluan kartu sehat, bukan orang yang sakit," tegas Fadilah.Secara terpisah Kepala Puskesmas Umbulharjo II drg Hetty Handayani usai sidak mengungkapkan, pihaknya tidak mungkin menyediakan petugas yang khusus melayani kartu sehat karena di wilayah Umbulharjo jumlah masyarakat miskin yang terdaftar mencapai 2.992 orang.
(nrl/)