DetikNews
Rabu 30 Januari 2019, 15:21 WIB

Ke DPR, Para Profesor LIPI Adukan Pimpinan Soal Rencana Reorganisasi

Tsarina Maharani - detikNews
Ke DPR, Para Profesor LIPI Adukan Pimpinan Soal Rencana Reorganisasi Foto: Para profesor LIPI ke DPR mengadukan reorganisasi yang dianggap tidak humanis (Tsarina Maharani/detikcom)
Jakarta - Sejumlah profesor Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyambangi DPR. Mereka mengadukan sang kepala, Laksana Tri Handoko terkait reorganisasi di tubuh LIPI.

Mereka yang hadir di antaranya Syamsuddin Haris, Asvi Warman Adam dan Henny Warsilah. Kepada Komisi VII DPR yang membidangi urusan riset dan teknologi, yang mereka temui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/1/2019), Syamsuddin mengenalkan dirinya dan sejumlah profesor.

Perwakilan Komisi VII yang menerima kedatangan LIPI ialah anggota F-PAN Bara Hasibuan dan anggota F-Golkar Fadel Muhammad. Menurut Fadel, persoalan yang dihadapi LIPI saat ini sangat mendesak.

"Ini masalahnya sangat urgen sekali. Masalah ini masuk sampai ke ranah tertentu sehingga kami anggap sangat urgen untuk menanganinya," kata Fadel.

Ke DPR, Para Profesor LIPI Adukan Pimpinan Soal Rencana ReorganisasiFoto: Para profesor LIPI ke DPR mengadukan reorganisasi yang dianggap tidak humanis (Tsarina Maharani/detikcom)

Syamsuddin Haris meminta Handoko menghentikan sementara kebijakan reorganisasi yang saat ini disebut tengah berlangsung di tubuh LIPI. Syamsuddin Haris mengaku kecewa dengan Handoko yang dianggap tidak bersikap humanis.

Dia menyebutkan sejumlah kebijakan reorganisasi yang dilakukan Handoko. Kebijakan itu antara lain pemangkasan eselon III dan IV secara masif, pemangkasan tenaga honorer, adanya demosi terhadap sejumlah karyawan, dan pencabutan fungsi penelitian di satuan kerja tertentu.


"Ini tentu sangat mengecewakan. Sebab, kita bukan menolak reorganisasi, tapi mestinya dilakukan secara gradual, tidak sekaligus. Karena ini menyangkut begitu banyak mulut yang makan, itu banyak anak-anak yang sekolah," kata Haris.

"Kami meminta pada pimpinan LIPI untuk menghentikan kebijakan reorganisasi ini, sebab bagaimanapun mestinya setiap kebijakan itu dibuat secara inklusif, partisipatif, dan juga sisi kemanusiaannya dihitung," imbuh dia.

Para profesor LIPI itu juga meminta Menristekdikti agar mendesak Kepala LIPI Handoko memenuhi sejumlah tuntutan. Ada lima tuntutan yang diajukan para profesor itu, yaitu:

1. Menghentikan sementara (moratorium) kebijakan reorganisasi LIPI
2. Membentuk Tim Evaluasi Reorganisasi LIPI yang beranggotakan perwakilan dari masing-masing kedeputian
3. Mengkaji ulang kebijakan reorganisasi LIPI dengan melibatkan seluruh sivitas LIPI secara inklusif, partisipatif, dan humanis
4. Merumuskan visi, rencana strategis, dan peta jalan (road map) LIPI dengan tahapan yang terukur dan jelas
5. Selama proses pengkajian ulang berlangsung, maka tata kelola LIPI dikembalikan pada struktur sesuai dengan Perka LIPI No 1/2014.

Kepala LIPI: Reorganisasi untuk Pembenahan Manajemen Internal

Terkait reorganisasi ini, Kepala LIPI Laksana Tri Handoko seperti diberitakan sebelumnya mengatakan LIPI mencanangkan visi menjadi lembaga penelitian yang mengglobal dan memasyarakat di tahun 2019 ini. Untuk mencapai visi tersebut, LIPI memiliki sejumlah misi utama.

Misi utama tersebut meliputi pembenahan manajemen internal. Kemudian percepatan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, perekrutan diaspora secara massif, kolaborasi dengan mitra dari dalam dan luar negeri, serta peningkatan peran LIPI sebagai penyedia infrastruktur penelitian nasional, dan wadah kolaborasi untuk aktifitas kreatif berbasis iptek yang terbuka bagi semua kalangan.

Handoko menjelaskan proses reformasi bisnis pendukung penelitian dilakukan untuk mengurangi beban administrasi peneliti dan aktivitas penelitian secara signifikan. Selain itu juga untuk memotong rantai birokrasi di semua aspek dan meningkatkan efisiensi sumber daya manusia dan anggaran LIPI.

Menurut dia, proses reformasi ini harus segera dilakukan untuk memastikan proses bisnis eksternal seperti administrasi anggaran, kepegawaian dan sebagainya tetap berjalan. Selain itu, juga agar sesuai dengan berbagai regulasi yang baru dilansir, khususnya PP 11/2017 tentang Manajemen PNS pada 7 April 2017 dan PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK pada 28 November 2018.

"Kesemuanya adalah langkah konkret pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan LIPI untuk mendorong produktivitas penelitian dan layanan publik LIPI," ujar Handoko.
(tsa/gbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed