detikNews
Selasa 29 Januari 2019, 15:26 WIB

Penggagas Petisi Blackpink Kini Bikin Petisi Tolak RUU Kekerasan Seksual

Tsarina Maharani, Indah Mutiara Kami - detikNews
Penggagas Petisi Blackpink Kini Bikin Petisi Tolak RUU Kekerasan Seksual Ilustrasi aksi mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (Foto: Ari Saputra)
Jakarta - RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masih dibahas oleh DPR dan pemerintah. Namun, kini muncul petisi penolakan terhadap RUU tersebut karena dianggap mendukung zina.

Petisi itu dibuat oleh Maimon Herawati yang dulu pernah menggagas petisi menolak iklan yang menampilkan Blackpink pada Desember 2018 lalu. Petisi penolakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini ada dibuat oleh Maimon di situs change.org pada Minggu (27/1/2019).

Petisi berjudul 'TOLAK RUU Pro Zina' ini ditujukan ke Komisi VIII DPR RI dan Komnas Perempuan. Hanya dalam kurun waktu 2 hari, petisi itu sudah diteken 91 ribu kali pada Selasa (29/1/2019).



Saat dihubungi, Maimon membenarkan dia membuat petisi itu. "Iya betul," kata Maimon saat dihubungi. Apa alasan pembuatan petisi itu?

"RUU ini bagus, tapi tidak lengkap. RUU ini tidak mengatur kejahatan seksual yang dilarang agama dan nilai tata susila ketimuran. Dengan demikian, konsep hukum terkait pelarangan. Jika tidak dilarang, berarti boleh," kata Maimon

Di laman petisi, Maimon menjabarkan alasannya menolak RUU ini. Dia menyebut pemaksaan hubungan seksual bisa dikenai jerat hukum sementara hubungan seksual suka sama suka di luar pernikahan diperbolehkan.

Maimon juga menyebut RUU itu mengatur pemaksaan aborsi bisa dijerat hukum sedangkan yang sukarela diperbolehkan. Menurutnya, RUU itu juga bisa menjerat ibu yang memaksa anak perempuan untuk berhijab.



Pada Desember 2018 lalu, Maimon membuat petisi yang meminta agar KPI menghentikan iklan Shopee BLACKPINK karena dianggap seronok. Pada akhirnya, KPI menyatakan iklan itu berpotensi melanggar norma kesopanan dan kesusilaan.

Kembali ke soal petisi penolakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Komisi VIII DPR menyatakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masih dalam proses pembahasan. Komisi VIII membidangi isu-isu sosial, agama, hingga perempuan dan anak.

Aksi menolak kekerasan seksual / Aksi menolak kekerasan seksual / Foto: Rachman Haryanto


RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sudah cukup lama ada di daftar RUU yang menjadi pembahasan DPR dan pemerintahan namun tidak kunjung rampung hingga di tahun terakhir DPR periode 2014-2019 menjabat. Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Sodik Mujahid, mengatakan RUU ini belum akan dibahas lagi dalam waktu dekat.

"Draf RUU masih dalam pembahasan yang masih panjang. Pembahasan akan fokus dibahas mulai bulan Mei 2019," kata Sodik saat dihubungi.



Sodik menegaskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak mendukung zina seperti yang dikhawatirkan Maimon. Ketua DPP Gerindra ini memastikan fraksinya juga mengawal RUU ini.

"Semangat Gerindra adalah kepada perlindungan, rehabilitasi korban, dan lain-lain. Sama sekali tidak kepada hal-hal yang dikhawatirkan masyarakat, seperti pembebasan zina," tegasnya.


Saksikan juga video 'Muncul Petisi Dukung Maimon Jadi Member BLACKPINK':

[Gambas:Video 20detik]


(imk/fjp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com