Pantau DKI dari Heli, JK: Belakang Jalan Thamrin dan Tanjung Priok Kumuh

Noval Dhwinuari Antony - detikNews
Senin, 28 Jan 2019 16:03 WIB
JK dan Anies saat meninjau kemacetan Jabodetabek dengan helikopter (Foto: Dok. Setwapres)
Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pagi tadi sempat meninjau sejumlah titik macet di wilayah DKI Jakarta. Namun ternyata JK melihat kumuhnya Jakarta khususnya di belakang Jalan MH Thamrin dan kawasan Tanjung Priok.

"Kalau kita lewat Jalan Thamrin (dari helikopter) ini tidak beda dengan Singapura, begitu ke belakang Jalan Thamrin, atau ke Tanjung Priok itu sama dengan daerah atau kota-kota lain kayak Kalkuta, Bangladesh, kayak Manila, atau ya kumuhlah," kata JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).


JK awalnya hanya memantau titik kemacetan di Jakarta. Namun JK mengaku heran dengan kumuhnya Jakarta.

"Kita (naik helikopter) ingin sama-sama untuk melihat di mana daerah macet. Kita bukannya hanya soal kemacetan, kenapa kumuh Jakarta ini? bagaimana cara dia tidak kumuh? Taruhannya harus ke atas semuanya (pembangunan)," ujarnya.

JK lalu menugaskan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk memuat rencana tata ruang wilayah (RT/RW) untuk menata kawasan DKI Jakarta. Penataan juga harus menyesuaikan dengan sinkronisasi antarmoda transportasi di DKI, seperti KRL, MRT, LRT, hingga busway.

"Seminggu lapor saya (buat RT/RW), sebulan lapor lagi. Lihat prinsip pokoknya dulu, di mana nyambungnya itu, khususnya DKI sebenarnya, karena DKI yang paling besar," imbuhnya.


Menurut JK, rencana tata ruang wilayah dalam jangka panjang harus membuat masyarakat kurang mampu tinggal di dalam kota. Sementara masyarakat mampu tinggal di luar kota Jakarta.

"Prinsipnya yang kurang mampu tinggal di daerah dekat tempat kerjanya (dalam kota) bukan soal di tengah kota, dekat tempat kerjanya. Kalau yang mampu, punya mobil, punya apa, biar tinggal agak jauh dari tempat kerjanya tidak apa-apa," tuturnya.

"Tapi kalau yang (kurang) mampu ini gajinya cuma Rp 3 juta, tapi habis transportasi Rp 500 ribu per bulan atau Rp 600 ribu per bulan, dia tidak bisa keluar dari kemiskinan," imbuhnya. (nvl/rna)