JK Targetkan Transportasi di Jabodetabek Terintegrasi dalam 10 Tahun

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menargetkan sinkronisasi antarmoda transportasi Jabodetabek menjadi satu operasional dapat selesai dalam 10 tahun ke depan. Sinkronisasi juga disesuaikan dengan rencana tata kota di wilayah Jabodetabek.

"10 Tahun, harus selesai," kata JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).

Baca juga: Kala JK Soroti Jl Thamrin Mirip Singapura, Priok Seperti Bangladesh

Menurut JK, penyelesaian sistem transportasi Jabodetabek yang ditargetkan selesai dalam 10 tahun, harus dilakukan bersamaan dengan penyelesaian rencana tata kota di Jabodetabek. Seperti penyelesaian penataan kawasan permukiman, daerah yang akan dikembangkan, dan juga hubungan antar-kota Jabodetabek agar terkoneksi.

"Ini pembicaraan untuk penyelesaian sistem transportasi Jabotabek, sekaligus setelah kita lihat, bahwa bukan hanya transportasinya harus diselesaikan. Rencana (tata) kota seperti permukiman, di mana daerah yang harus dikembangkan, dan juga hubungannya dengan kota-kota lain supaya terkonsentrasi masing-masing," ujarnya.

"Jadi begitu banyak moda angkutan juga, ada Kereta Api, Commuter Line, MRT, LRT, busway, bagaimana menyinkronkan itu dalam satu operasional," lanjutnya.

Pemerintah pun akan membentuk badan otorita untuk koordinasi penyelesaian sistem transportasi Jabodetabek. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembentukan badan otorita itu ditargetkan selesai dalam 6 bulan ke depan.

"Kita usulkan tadi kalau itu kira-kira 6 bulan. Jadi kita minta satu minggu, satu bulan," tuturnya.

Baca juga: Ratas Transportasi, JK Samakan Jakarta dengan Singapura-Bangladesh

Namun, ada masalah teknis untuk pembentukan badan otorita itu yang memerlukan waktu lama. "Jadi masalah teknis digabungkan, diselesaikan. Sedangkan yang strategic B to B (business to business), KCI, dan sebagainya itu dibutuhkan waktu yang banyak," imbuhnya.

Terkait yang yang akan memimpin badan otorita tersebut, Budi mengatakan saat ini masih dalam pembasan. Namun, menurutnya, DKI lebih tepat untuk memimpim badan tersebut.

"Secara filosofi Pak Preiden mengarahkan DKI lebih lead supaya kami bisa ngatur tempat-tempat yang lain," pungkasnya.

(nvl/idh)