Senin 28 Januari 2019, 11:37 WIB
Wiranto Soroti Keamanan Perbatasan, Targetkan Pembangunan 11 PLBN
Menko Polhukam Wiranto membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara 2019, Senin (28/1/2019) Foto: Nur Azizah Rizki Astuti-detikcom
Jakarta -
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara 2019. Wiranto menyoroti persoalan keamanan di wilayah perbatasan Indonesia.
"Udah ulang-ulang disampaikan dulu bahwa pertahanan kita rapuh di luar, kuat di dalam. Itu sudah menyalahi kodrat. Buah durian kalau kulitnya lunak kita nggak akan pernah makan durian, belum mateng udah digerogoti hewan, kalong. Tapi karena buahnya harum kulitnya keras," kata Wiranto di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).
Wiranto menceritakan ada 1.400 'jalur tikus' yang tak resmi di perbatasan Indonesia dengan Malaysia di wilayah Kalimantan Utara. Keberadaan 'jalur tikus' itu menyebabkan berbagai permasalahan, seperti penyelundupan narkoba hingga illegal logging.
"Maka membangun perbatasan biar saya minta TNI Polri menempatkan pasukan itu di wilayah perbatasan yang tak bertuan, jalan yang banyak dihuni manusia, ada perkebunan, pertanian harus diamankan. Mereka mengamankan di perbatasan sekaligus amankan. Kalau nggak seperti itu kita akan kerepotan. Bolak balik BNN undang saya bakar narkoba 5 ton. Ini yang ketahuan, yang nggak ketahuan berapa," jelas Wiranto.
"Itu lah mengapa saya merasa ingin mengingatkan kembali wilayah perbatasan itu sangat kompleks. Jadi berikutnya kompleksitas ancaman seperti itu ada illegal logging, human trafficking, narkoba, pengungsi liar," imbuhnya.
Namun, Wiranto mengapresiasi pembangunan wilayah perbatasan yang menurutnya sangat baik dalam 4 tahun terakhir ini, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelabuhan, jalan, hingga pembangunan 7 pos lintas batas negara (PLBN). Pembangunan PLBN, menurut Wiranto, tidak hanya membangun pos, tetapi juga kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.
"Jadi saat presiden mengatakan 'bongkar 2 minggu, bangun, lebih baik dari perbatasan sebelumnya'. Pos di sana (luar negeri) tingkat 1, kita tingkat 2. Dia tingkat 2, kita tingkat 3. Jalannya di sana lebarnya 10 meter, kita 20 meter. Sana 20, kita 40. Tapi yang penting kejutan di situ, nggak apa-apa. Dulu orang kita kalau minggu kesana, sekarang tiap minggu orang sana, PNG, dateng ke Papua untuk tamasya melihat megahnya pos lintas batas kita sekaligus juga dia berbelanja ke pasar Indonesia," paparnya.
"Karena membangun pos lintas batas itu kan tidak hanya membangun posnya saja, tetapi juga termasuk membangun seluruh kebutuhan kehidupan manusia di pos lintas batas itu, juga ditingkatkan. Apakah kita membangun jaringan listriknya, sanitasinya, masalah keamanannya, sekolah, pasar, dan kebutuhan sosial lainnya kan sudah dibangun di sana," sambung Wiranto.
Wiranto mendorong Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk mencapai target membangun 11 PLBN lain yang ada di 5 provinsi, yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
"Maka dengan berakhirnya RPJMN dan Rencana Induk Pengelola Perbatasan Negara tahun 2015-2019, maka saya hanya ingin agar kegiatan pembangunan perbatasan, terutama pembangunan 11 pos lintas batas dengan berbagai aspek-aspek pendukungnya," ujarnya.
Wiranto juga meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah perbatasan melakukan penguatan kelembagaan di wilayahnya. Ia juga mendorong TNI Polri untuk terus bekerja menjaga wilayah perbatasan.
"Akan menbangun shelter-shelter ekonomi baru yang nanti bisa berkembang menjadi kota-kota di wilayah perbatasan. Artinya apa? Perbatasan nanti menjadi kuat. Ada manusianya yang menunggu di sana. Otomatis saya juga minta TNI Polri dengan wilayah perbatasan yang terbangun itu, kemudian TNI Polri juga mengisi dengan kekuatan dan mengamankan kawasan itu," ucapnya.
Mendagri Tjahjo Kumolo yang juga merupakan Kepala BNPP menyatakan pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. Ia meminta para gubernur dan bupati/walikota di 5 provinsi tempat pembangunan PLBN untuk berkoordinasi dan memfasilitasi pembangunan.
"Gubernur dan bupati/walikota di 5 provinsi, Kepri, Kalbar, Kaltara, Papua, dan NTT yang menjadi lokasi pembangunan 11 PLBN di Tahun 2019, agar memberikan dukungan, antara lain berupa koordinasi dan penyiapan lahan, pengalihan atau hibah aset, percepat proses perizinan, serta fasilitasi pembangunannya," tutur Tjahjo di lokasi yang sama.
11 PLBN yang akan dibangun itu antara lain PLBN Serasan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau; PLBN Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat; PLBN Sei Kelik, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat; PLBN Long Nawang Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara; PLBN Long Midang/Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Labang Kabupaten Nunukan, Provinsi Klimantan Utara, PLBN Sei Nyamuk, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
Selain itu juga PLBN Oepoli Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; PLBN Napan Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur; PLBN Yetetkun Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua; dan PLBN Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.
(azr/fdn)
"Udah ulang-ulang disampaikan dulu bahwa pertahanan kita rapuh di luar, kuat di dalam. Itu sudah menyalahi kodrat. Buah durian kalau kulitnya lunak kita nggak akan pernah makan durian, belum mateng udah digerogoti hewan, kalong. Tapi karena buahnya harum kulitnya keras," kata Wiranto di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).
Wiranto menceritakan ada 1.400 'jalur tikus' yang tak resmi di perbatasan Indonesia dengan Malaysia di wilayah Kalimantan Utara. Keberadaan 'jalur tikus' itu menyebabkan berbagai permasalahan, seperti penyelundupan narkoba hingga illegal logging.
"Itu lah mengapa saya merasa ingin mengingatkan kembali wilayah perbatasan itu sangat kompleks. Jadi berikutnya kompleksitas ancaman seperti itu ada illegal logging, human trafficking, narkoba, pengungsi liar," imbuhnya.
Namun, Wiranto mengapresiasi pembangunan wilayah perbatasan yang menurutnya sangat baik dalam 4 tahun terakhir ini, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelabuhan, jalan, hingga pembangunan 7 pos lintas batas negara (PLBN). Pembangunan PLBN, menurut Wiranto, tidak hanya membangun pos, tetapi juga kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.
 Menko Polhukam Wiranto Foto: Nur Azizah Rizki Astuti-detikcom |
"Jadi saat presiden mengatakan 'bongkar 2 minggu, bangun, lebih baik dari perbatasan sebelumnya'. Pos di sana (luar negeri) tingkat 1, kita tingkat 2. Dia tingkat 2, kita tingkat 3. Jalannya di sana lebarnya 10 meter, kita 20 meter. Sana 20, kita 40. Tapi yang penting kejutan di situ, nggak apa-apa. Dulu orang kita kalau minggu kesana, sekarang tiap minggu orang sana, PNG, dateng ke Papua untuk tamasya melihat megahnya pos lintas batas kita sekaligus juga dia berbelanja ke pasar Indonesia," paparnya.
"Karena membangun pos lintas batas itu kan tidak hanya membangun posnya saja, tetapi juga termasuk membangun seluruh kebutuhan kehidupan manusia di pos lintas batas itu, juga ditingkatkan. Apakah kita membangun jaringan listriknya, sanitasinya, masalah keamanannya, sekolah, pasar, dan kebutuhan sosial lainnya kan sudah dibangun di sana," sambung Wiranto.
Wiranto mendorong Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk mencapai target membangun 11 PLBN lain yang ada di 5 provinsi, yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
"Maka dengan berakhirnya RPJMN dan Rencana Induk Pengelola Perbatasan Negara tahun 2015-2019, maka saya hanya ingin agar kegiatan pembangunan perbatasan, terutama pembangunan 11 pos lintas batas dengan berbagai aspek-aspek pendukungnya," ujarnya.
Wiranto juga meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah perbatasan melakukan penguatan kelembagaan di wilayahnya. Ia juga mendorong TNI Polri untuk terus bekerja menjaga wilayah perbatasan.
"Akan menbangun shelter-shelter ekonomi baru yang nanti bisa berkembang menjadi kota-kota di wilayah perbatasan. Artinya apa? Perbatasan nanti menjadi kuat. Ada manusianya yang menunggu di sana. Otomatis saya juga minta TNI Polri dengan wilayah perbatasan yang terbangun itu, kemudian TNI Polri juga mengisi dengan kekuatan dan mengamankan kawasan itu," ucapnya.
Mendagri Tjahjo Kumolo yang juga merupakan Kepala BNPP menyatakan pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. Ia meminta para gubernur dan bupati/walikota di 5 provinsi tempat pembangunan PLBN untuk berkoordinasi dan memfasilitasi pembangunan.
"Gubernur dan bupati/walikota di 5 provinsi, Kepri, Kalbar, Kaltara, Papua, dan NTT yang menjadi lokasi pembangunan 11 PLBN di Tahun 2019, agar memberikan dukungan, antara lain berupa koordinasi dan penyiapan lahan, pengalihan atau hibah aset, percepat proses perizinan, serta fasilitasi pembangunannya," tutur Tjahjo di lokasi yang sama.
11 PLBN yang akan dibangun itu antara lain PLBN Serasan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau; PLBN Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat; PLBN Sei Kelik, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat; PLBN Long Nawang Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara; PLBN Long Midang/Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Labang Kabupaten Nunukan, Provinsi Klimantan Utara, PLBN Sei Nyamuk, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
Selain itu juga PLBN Oepoli Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; PLBN Napan Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur; PLBN Yetetkun Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua; dan PLBN Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.
(azr/fdn)
