Harga Mahal, Anies Didesak Segera Setop Swastanisasi Air Bersih

Yulida Medistiara - detikNews
Minggu, 27 Jan 2019 14:05 WIB
KMMSAJ saat jumpa pers (Foto: Yulida Medistiara/detikcom)
Jakarta - Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan (setop) swastanisasi air bersih. Salah satu alasannya karena pengelolaan oleh swasta membuat harga air menjadi mahal.

"Tarif air Rp 8.900 per m3 yang dijual dari swasta. Air ada tiga jenis, ada tarif bawah-atas," ujar pengacara publik LBH Jakarta, Tommy Albert, di kantor LBH Jakarta, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (27/1/2019).

"Warga karena nggak dapat air jadi mereka terpaksa beli lagi dari tukang pikul karena airnya nggak ngucur ke tempat mereka," imbuhnya.


Sependapat dengan Tommy, Erna Rosalina dari Solidaritas Perempuan Jabodetabek menyebut harga air saat ini memang terhitung mahal. Padahal, perempuan membutuhkan pasokan air lebih banyak terutama ketika menstruasi.

"Perempuan ada yang punya bayi dan datang bulan, sementara air ini lebih mahal dari pada harga beras. Harga air di tukang pikul bisa naik dari 5.000 jadi 10.000 apabila mati lampu," jelas Erna

Kembali pada pernyataan Tommy, dia menyebut KMMSAJ menagih janji Pemprov DKI untuk menjalankan putusan MK dan putusan Kasasi MA. Sebelumnya dalam putusan MK nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015 MK memerintahkan pengusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD.

Sebagaimana diketahui, putusan MA juga mengabulkan gugatan masyarakat sipil. MA menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air Jakarta kepada pihak swasta. Hal itu terwujud dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tertanggal 6 Juni 1997 yang diperbarui dengan PKS tertanggal 22 Oktober 2001 yang tetap berlaku dan dijalankan hingga saat ini.

Atas hal itu, MA memerintahkan:

1. Menghentikan kebijakan swastinasasi air minum di Provinsi DKI.
2. Mengembalikan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Melaksanakan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hak asasi manusia atas air sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 dan 12 Kovenan Hak Asasi Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi UU Nomor 11 Tahun 2015 juncto Komentar Umum Nomor 15 Tahun 2012 hak atas air komite PBB untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Fajar Sidik dalam rapat paripurna di DPRD DKI meminta kontrak PD PAM Jaya dengan PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) segera diputus. Dia mengatakan dengan dikembalikannya pengelolaan ke PDAM akan mengembalikan rasa keadilan bagi warga.

Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem Bestari Barus mendorong pipanisasi ke seluruh wilayah di Jakarta. Dia menyebut hanya 50 persen warga yang dapat mengakses air bersih di Jakarta. (yld/rna)