Senin 21 Januari 2019, 21:00 WIB
Geger Bule Dekati Anak Krakatau
Foto: Arief/detikcom
Jakarta -
Ramai di media sosial perbincangan soal warga negara asing (WNA) nyelonong melewati daerah terlarang di Gunung Anak Krakatau. Padahal, pasca-erupsi yang menyebabkan tsunami Selat Sunda, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melarang warga mendekat ke area Gunung Anak Krakatau dengan radius 5 kilometer.
Keberadaan WNA dekat Gunung Anak Krakatau itu diketahui setelah dia mengunggah hasil jepretannya ke akun media sosial Twitter. Foto-foto yang ditangkap memperlihatkan kondisi terbaru Anak Krakatau dari jarak dekat.
Sayangnya, setelah viral di media sosial, si empunya akun Twitter tersebut menghapus jejak. WNA yang nyelonong ke Gunung Anak Krakatau itu menghapus posting-an sekaligus akun Twitter-nya.
PVMBG membenarkan adanya WNA yang nyelonong mendekati Gunung Anak Krakatau. Pihaknya mengatakan tak bisa memonitor pergerakan manusia ke kawasan tersebut.
"Betul ada (WNA melewati daerah terlarang)," kata Kepala Bidang Mitigasi PVMBG I Gede Suantika saat dihubungi, Senin (21/1/2019).
"Kami kan hanya rekomendasi. Yang punya wilayah kan pemprov atau pemda, seharusnya mereka itu ada mekanisme untuk memantau pergerakan manusia ke sana," lanjut dia.
Gede Suantika tak mengetahui pasti bagaimana WNA itu nyelonong mendekati Anak Krakatau. Dia hanya menegaskan sudah memberikan rekomendasi agar setiap warga menjauh dari gunung dengan radius 5 kilometer.
"Jadi rekomendasi kita tetap daerah larangan, dilarang beraktivitas memasuki wilayah radius 5 kilometer, walaupun Gunung Anak Krakatau erupsinya sudah mereda. Seminggu ini tidak ada erupsi eksplosif maupun efusif. Jadi, yang kita takutkan, kalau ada orang masuk ke sana tanpa orang berwenang yang periksa, takutnya kan ada daerah lemah, masih panas, lavanya juga belum dingin, bisa saja kejeblos, kakinya bisa hangus. Itu yang kita takutkan kalau orang nyelonong sudah terlalu dini masuk ke daerah larangan tadi," paparnya.
Pemerintah, dalam hal ini Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), turun tangan dalam insiden ini terkait dengan keselamatan warga asing yang berada di Indonesia.
Badan Geologi menegaskan tak pernah memberi izin pendakian ke Gunung Anak Krakatau. Oleh karena itu, pihaknya mencari dan menelusuri siapa pengantar WNA yang mendekati gunung tersebut.
"Kami tidak pernah memberikan izin untuk pendakian. Jangankan yang di Krakatau. Gunung Agung atau Gunung Merapi yang sedang aktif, kita selalu setiap pagi memberikan info untuk tidak boleh lakukan pendakian di radius sekian," kata Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudy Suhendar di gedung Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Jakarta Pusat.
Dia mengatakan seharusnya ada hukuman bagi siapa pun yang masuk ke daerah terlarang gunung tersebut. Badan Geologi, kata Rudy, sedang mencari siapa pengantar dan pemberi izin WNA mendekat ke Gunung Anak Krakatau.
"Sampai saat ini kami masih mencari dan menelusuri bersama siapa yang mengantar, apalagi memberi izin, karena di catatan kami itu tidak ada. Kalau ada apa-apa, kan yang ikut tanggung jawab semuanya. Pemerintah kan, apalagi ini orang asing, pemerintah ikut tanggung jawab kalau ada apa-apa. Ini kami lagi telusuri dengan teman-teman biro hukum kami. Belum ketemu ini," kata Rudy.
(idn/imk)
Keberadaan WNA dekat Gunung Anak Krakatau itu diketahui setelah dia mengunggah hasil jepretannya ke akun media sosial Twitter. Foto-foto yang ditangkap memperlihatkan kondisi terbaru Anak Krakatau dari jarak dekat.
Sayangnya, setelah viral di media sosial, si empunya akun Twitter tersebut menghapus jejak. WNA yang nyelonong ke Gunung Anak Krakatau itu menghapus posting-an sekaligus akun Twitter-nya.
PVMBG membenarkan adanya WNA yang nyelonong mendekati Gunung Anak Krakatau. Pihaknya mengatakan tak bisa memonitor pergerakan manusia ke kawasan tersebut.
"Betul ada (WNA melewati daerah terlarang)," kata Kepala Bidang Mitigasi PVMBG I Gede Suantika saat dihubungi, Senin (21/1/2019).
"Kami kan hanya rekomendasi. Yang punya wilayah kan pemprov atau pemda, seharusnya mereka itu ada mekanisme untuk memantau pergerakan manusia ke sana," lanjut dia.
Gede Suantika tak mengetahui pasti bagaimana WNA itu nyelonong mendekati Anak Krakatau. Dia hanya menegaskan sudah memberikan rekomendasi agar setiap warga menjauh dari gunung dengan radius 5 kilometer.
"Jadi rekomendasi kita tetap daerah larangan, dilarang beraktivitas memasuki wilayah radius 5 kilometer, walaupun Gunung Anak Krakatau erupsinya sudah mereda. Seminggu ini tidak ada erupsi eksplosif maupun efusif. Jadi, yang kita takutkan, kalau ada orang masuk ke sana tanpa orang berwenang yang periksa, takutnya kan ada daerah lemah, masih panas, lavanya juga belum dingin, bisa saja kejeblos, kakinya bisa hangus. Itu yang kita takutkan kalau orang nyelonong sudah terlalu dini masuk ke daerah larangan tadi," paparnya.
Pemerintah, dalam hal ini Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), turun tangan dalam insiden ini terkait dengan keselamatan warga asing yang berada di Indonesia.
Badan Geologi menegaskan tak pernah memberi izin pendakian ke Gunung Anak Krakatau. Oleh karena itu, pihaknya mencari dan menelusuri siapa pengantar WNA yang mendekati gunung tersebut.
"Kami tidak pernah memberikan izin untuk pendakian. Jangankan yang di Krakatau. Gunung Agung atau Gunung Merapi yang sedang aktif, kita selalu setiap pagi memberikan info untuk tidak boleh lakukan pendakian di radius sekian," kata Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudy Suhendar di gedung Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Jakarta Pusat.
Dia mengatakan seharusnya ada hukuman bagi siapa pun yang masuk ke daerah terlarang gunung tersebut. Badan Geologi, kata Rudy, sedang mencari siapa pengantar dan pemberi izin WNA mendekat ke Gunung Anak Krakatau.
"Sampai saat ini kami masih mencari dan menelusuri bersama siapa yang mengantar, apalagi memberi izin, karena di catatan kami itu tidak ada. Kalau ada apa-apa, kan yang ikut tanggung jawab semuanya. Pemerintah kan, apalagi ini orang asing, pemerintah ikut tanggung jawab kalau ada apa-apa. Ini kami lagi telusuri dengan teman-teman biro hukum kami. Belum ketemu ini," kata Rudy.
(idn/imk)
