Wacana Penutupan TN Komodo, DPR Minta Pemprov NTT Kaji dengan KLHK

Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Pemprov NTT bekerja sama dengan KLHK terkait wacana penutupan Taman Nasional (TN) Komodo. Bamsoet berpesan agar habitat komodo di NTT bisa ditata kembali.

"Terkait rencana penutupan Taman Nasional Komodo (TNK) di Pulau Komodo oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) selama satu tahun, Ketua DPR mendorong Pemerintah Provinsi NTT bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam membangun kembali habitat komodo agar dapat ditata kembali," ucap Bamsoet dalam keterangan tertulis, Senin (21/1/2019).

Baca juga: Tujuan di Balik Penutupan Taman Nasional Komodo

Bamsoet juga mendorong Pemerintah Provinsi NTT membuat desain sesuai dengan ekosistem kehidupan liar komodo. Dia berharap pariwisata di TN Komodo jangan sampai mengganggu kehidupan habitat komodo dan satwa liar lainnya.

"Dan membuat side-plan bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke TNK sehingga tidak mengganggu kehidupan liar komodo," ucapnya.

Terakhir, Bamsoet mengimbau masyarakat yang berkunjung ke TNK agar turut serta menjaga alam di TN Komodo.

"Agar populasi komodo dapat terjaga, dengan memberikan dukungan terhadap budi daya ternak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTT," tutup Bamsoet.

Baca juga: Pendapat Kadispar NTT Terkait Wacana Penutupan TN Komodo 1 Tahun

Sebelumnya diberitakan, Gubernur NTT Viktor Laiskodat ingin menutup TN Komodo karena kondisi habitat komodo di Kabupaten Manggarai Barat, ujung barat Pulau Flores, itu sudah makin berkurang. Selain itu, dia menganggap kondisi tubuh komodo yang kecil akibat dampak berkurangnya rusa yang menjadi makanan utama komodo.

Penataan kawasan komodo, kata Gubernur, dilakukan sebagai bentuk perlindungan yang dilakukan negara terhadap komodo, yang menjadi habitat langka dan dilindungi dari kepunahan.


Simak Juga 'Dear Pelancong, Taman Nasional Komodo akan Tutup Setahun':

[Gambas:Video 20detik]

(rvk/imk)