Pemkot Jakbar akan Coret 137 PKL karena Tunggak Iuran

Jakarta - Pemerintah Kota Jakarta Barat akan mencoret 137 pedagang kaki lima (PKL) yang menunggak iuran. Mereka tidak akan bisa lagi berjualan di lokasi sementara (loksem) yang ada.

"Ada beberapa yang akan dihapus (dicoret), 137 PKL kurang-lebih. Karena terkait mereka tidak bayar retribusi dan penunggakan," ucap Kepala Sudin KUMKMP Jakarta Barat Nur'aini Silviana saat dihubungi detikcom, Jumat (18/1/2019).

Baca juga: Melihat Semrawutnya PKL di Kota Tua yang Bikin Sandi Geregetan

Ada 40 loksem di Jakarta Barat yang dihuni sekitar 1.800 PKL. Retribusi yang harus dibayar oleh PKL adalah Rp 3.000 per hari.

"Mereka menunggak ada yang dari 2015, ada juga yang beberapa bulan. Tunggakan bervariasi," kata Silvi, panggilan akrab Silviana.

Total tunggakan retribusi PKL sekitar Rp 1,3 miliar. Namun pendapatan dari retribusi PKL termasuk tinggi dan melampaui target.

"Tunggakan sekitar Rp 1,3 miliar. Tapi pendapatan melebihi target, dengan kurang-lebih Rp 3,4 miliar dengan target Rp 2 miliar," ujar Silvi.

Baca juga: Keluhan Pejalan Kaki di Kota Tua: Jalur Pedestrian Penuh PKL

PKL yang dicoret akan diganti dengan PKL lainnya. Sanksi ini untuk memberikan pemahaman soal kewajiban membayar retribusi kepada para PKL.

"Akan kita ganti dengan pedagang yang konsekuen bayar retribusi. Mereka kan tidak dikenai biaya sewa mahal, cuma bayar retribusi," ucap Silvi.

Selain itu, Suku Dinas UMKMP berencana menutup tujuh loksem di daerah Jakarta Barat. Rencana penutupan itu masih dalam pengkajian.

"Loksem dihilangkan karena tidak efektif dan pedagangnya tidak aktif. Kita cek nanti Senin (21/1). Nanti setelah ada kepastian, nanti keluar kebijakan dari Wali Kota," kata Silvi. (aik/knv)