DetikNews
Jumat 18 Januari 2019, 16:33 WIB

Gaptek Jadi Alasan Anggota DPRD DKI Tak Isi LHKPN

Muhammad Fida Ul Haq - detikNews
Gaptek Jadi Alasan Anggota DPRD DKI Tak Isi LHKPN Foto: Bil Wahid-detikcom
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis kepatuhan pejabat menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pemprov DKI Jakarta menjadi menjadi yang terbaik, sementara DPRD DKI Jakarta jadi salah satu institusi yang tidak pernah melapor.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Syarif, mengaku butuh pendampingan mengisi LHKPN. Dia tidak begitu mengerti teknis pengisian LHKPN tersebut.


"Saya mengatakan sih banyak yang gaptek (gagap teknologi) itu. Saya sendiri gaptek, agak rumit, harus didampingi," kata Syarif saat dihubungi, Jumat (18/1/2019).

Sementara itu, anggota Komisi A Gembong Warsono berkomitmen akan mengisinya pada bulan depan. Menurutnya, banyak data yang belum terkumpul untuk mengisi LHKPN.

"Pelaporan kan mesti dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan atas harta yang dia miliki. Itu yang bikin agak lama," sebut Gembong saat dikonfirmasi terpisah.

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik juga merasa kesulitan mengisi LHKPN. Dia mengatakan tidak ada penyuluhan dari Sekretariat Dewan mengenai cara mengisi LHKPN.

"Tanyain Sekwan kenapa tidak melakukan (pendampingan) kan katanya mau bersama-sama. Ada panduannya di paripurna," sebut Taufik.

Sekretaris Dewan Muhamm Yuliardi menuturkan sudah melakukan sosialisasi LHKPN pada rapat paripurna 2018. Pihaknya mengatakan siap membimbing anggota DPRD yang ingin mengisi LHKPN.

"Kami kan sifatnya pasif. Kalau teman minta fraksi dihubungkan dengan KPK, kami hubungkan pengisiannya," sebut Yuliardi.

Tingkat kepatuhan pejabat menyetor LHKPN disorot KPK. Berbanding terbalik dengan Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta belum ada yang mengumpulkan LHKPN.

"(DPRD) DKI, ada 106 wajib lapor, tidak pernah ada yang melapor. Jadi yang 0 persen ini nggak pernah melapor. Jadi DKI, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (14/1).

LHKPN tahun 2018 berisi kekayaan yang diperoleh para wajib lapor selama 2017. Saat ini KPK tengah membuka masa pelaporan LHKPN untuk kekayaan yang diperoleh pada 2018 dengan batas waktu pelaporan hingga 31 Maret 2019.


(aan/aan)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed