WN Inggris Penampar Staf Imigrasi Ngeluh Tak Didampingi Pengacara

Aditya Mardiastuti - detikNews
Kamis, 17 Jan 2019 13:19 WIB
Warga negara (WN) Inggris penampar staf Imigrasi Bali, Auj-e Taqaddas. (Aditya Mardiastuti/detikcom)
Denpasar - Warga Negara (WN) Inggris penampar staf Imigrasi Bali, Auj-e Taqaddas, mengaku terpaksa membela diri sendiri karena tak diberi fasilitas pengacara oleh pengadilan. Sebenarnya, bagaimana prosedur hukumnya?

"Itu memang dalam kasus-kasus tertentu negara wajib (menyediakan pengacara), tapi dalam kasus keimigrasian ini tidak. Negara tidak menyiapkan, kalau dia menyiapkan pengacara sendiri silakan," kata pakar hukum pidana dari Universitas Udayana, Prof I Ketut Rai Setiabudhi, kepada detikcom, Kamis (17/1/2019).

Rai mengatakan pendampingan pengacara yang dibiayai negara hanya khusus bagi warga yang tidak mampu dan memiliki ancaman hukuman di atas 5 tahun. Kurang dari masa pidana tersebut, negara tidak wajib menyediakan fasilitas pengacara.


"Hukuman di atas 5 tahun, dan itu pun orang-orang tertentu yang tidak mampu, kedua memang dia minta untuk bisa didampingi, tapi untuk ancaman hukumannya di atas 5 tahun," jelasnya.

Taqaddas dijerat dengan Pasal 212 KUHP yang mengatur soal kekerasan yang dilakukan terhadap aparat. Dengan sangkaan ini, Taqaddas terancam hukuman penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Dengan begitu, negara tidak wajib memberikan fasilitas pengacara.

"Oh iya, nggak bisa. Kalau dia mau didampingi pengacara, sebetulnya dia biaya sendiri, negara tidak membiayai. Kalau dia dipenjara, jelas negara yang membiayai. Kalau mau dibiayai negara, ya, ditahan," tuturnya.


Menurut Rai, kasus penamparan staf Imigrasi Bali yang dilakukan Taqaddas merupakan pelanggaran serius. Rai pun menyebut Taqaddas bisa dikenai pasal berlapis, yaitu penganiayaan maupun keimigrasian.

"Itu sebetulnya penghinaan terhadap pejabat juga, ya. Jadi banyak yang bisa dikenakan itu. Apalagi pejabat yang sedang bertugas, itu bisa dilaporkan kasus pidana," terang Rai.

"Kalau menurut saya, itu kasus pidana dia istilahnya main hakim sendiri, seharusnya dia tidak seperti itu. Apalagi dalam melaksanakan tugas keimigrasian, dia tidak boleh, sebenarnya bisa dilaporkan lagi di samping kasus keimigrasian kena kasus pidana umum, apalagi menampar pejabat, itu sudah diperberat hukumannya," sambungnya.

Apalagi, selama menjalani proses hukum, Taqaddas sering kali ngotot hingga bikin onar di pengadilan. "Orang-orang kayak gitu harus dikenai tindakan tegas. Wah, itu sudah penghinaan, harusnya dia kena pasal berlapis," cetusnya.

Rai mengatakan bisa saja hukuman Taqaddas diperberat dengan dikenakan sikap yang dapat dikategorikan penghinaan terhadap lembaga peradilan (contempt of court). Namun itu semua tergantung putusan hakim pada sidang Senin (21/1) depan.

"Bisa saja pertimbangan hakim di sidang contempt of court. Tergantung hakimnya, kalau hakimnya merasa ya dihambat, merasa menghina pengadilan, menghina republik ini, bisa dia, apalagi dalam sidang resmi," ucapnya.

Sebelumnya, Taqaddas mengklaim tak bersalah setelah menampar petugas Imigrasi Bali. Menurutnya, kinerja petugas imigrasi tak becus dan selalu memberikan informasi yang salah.

"Karena tidak ada satu pun pengacara yang diberikan oleh pengadilan kepada saya. Saya terpaksa membela diri sendiri. Saya mau melaporkan kelakuan petugas Imigrasi Bali yang tidak pantas dan menyiksa saya, dan itu dilakukan lebih dari sekali," kata Taqaddas, yang diterjemahkan Sandra, saat membacakan pembelaan di Pengadilan Negeri Denpasar, Jl PB Sudirman, Denpasar, Bali, Rabu (16/1). (ams/fdn)