Baru 31% Napi Masuk DPT, Kemenkum HAM Kebut Pendataan e-KTP

Jakarta - Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkum HAM) mencatat hanya 31 persen Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Untuk itu, Kemenkum HAM mengebut pendataan dalam waktu tiga hari dengan rekam dan cetak KTP-el di Lapas dan Rutan.

Dengan memiliki e-KTP, para napi akan masuk ke dalam Data Pemilih Tambahan (DPTb). Untuk itu, Menkum HAM, Yasonna Laoly meminta jajarannya untuk menyelesaikan sisa 69 persen napi yang belum memiliki e-KTP.

"Itulah tugas kami tiga hari ini (rekam dan cetak KTP-el di Lapas dan Rutan). Kalau kurang nanti kita bikin lagi (sesi ke 2). Persiapan sudah lama, berbulan-bulan. Ini agar negara hadir untuk melindungi hak pilih warga negaranya," ucap Yasonna kepada wartawan di Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (17/1/2019).

Baca juga: Mendagri hingga Menkum HAM Hadiri Rekam Cetak e-KTP di Lapas Cipinang

Warga Binaan Pemasyarakatan di Indonesia ada 245.694 orang. Kebanyakan dari yang belum memiliki e-KTP karena lupa Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Nggak ingat NIK, ada saat ditangkap KTP hilang atau tidak dimunculkan karena takut dan sebagainya," ucap Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami di lokasi yang sama.

Baca juga: Bawaslu Identifikasi Tantangan Pemenuhan Hak Pilih di Wilayah Terdampak Bencana

Sementara itu, Ketua KPU RI Arief Budiman menyambut baik kegiatan rekam dan cetak e-KTP di seluruh Lapas dan Rutan di Indonesia. Dengan begitu, hak memilih masyarakat bisa terjamin.

"Setiap warga negara yang penuhi syarat, harus kita jamin mereka bisa gunakan hak pilih," ucap Arief.



Saksikan juga video 'Ratusan Warga Tasikmalaya Kecewa Pelayanan e-KTP Dihentikan':

[Gambas:Video 20detik]

(aik/idh)