KPK Soroti Menkes: Hanya 35 Persen Alkes Bernomor Izin Edar Masuk e-katalog

Jakarta - KPK menyoroti minimnya produk alat kesehatan (alkes) bernomor izin edar yang muncul di e-katalog. Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek pun diminta memperbaiki tata kelola pengadaannya untuk menghindari terjadinya kecurangan.

"Ternyata karena e-katalog alat kesehatan ini berjalan sangat lambat, hanya 35 persen dari produk yang ada nomor izin edarnya yang tayang di e-katalog," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2019).
"Selama ini sudah dari 2013 tapi kita rasa tidak ada yang berubah dari kasus-kasus yang ada," imbuh Pahala.

KPK pun meminta Nila mempercepat implementasi e-katalog itu untuk mengurangi potensi terjadinya suap. Selain itu, perbaikan regulasi terutama Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) menurut KPK perlu disegerakan.

"Ini program pencegahan, perlu dipercepat. E-katalog alat kesehatan dan obat akan jadi yang pertama sektoral di Kemenkes," ucapnya.

Pemborosan alkes di sejumlah daerah pun ditemukan KPK. Untuk itu perbaikan pengawasan alkes juga diminta KPK untuk cepat dilakukan.

"Ini penting karena jadi rujukan untuk JKN dan penanganan fraud. Waktu itu kita sebut bahwa sebelum itu kita sebut kecurangan harus jelas dulu standarnya. Nah, PNPK itu standarnya," ucap Pahala.

Di tempat yang sama Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan persoalan terkait alkes menjadi salah satu fokus KPK. Alasannya, pengadaan alkes jadi yang tebanyak di antara lima jenis tindak pidana korupsi di bidang kesehatan.

"Tentang kesehatan, alkes ini merupakan yang terbanyak di antara 5 jenis tindak pidana korupsi di bidang kesehatan. Itu sebabnya dibuat penelitian khusus dan sudah tadi dibacakan kira-kira apa yang harus dilakukan untuk perbaikan ke depan," ucap Basaria.

Dia meminta dalam waktu paling lama 1 bulan sudah harus ada rencana aksi untuk pencegahan dan penindakan potensi korupsi di bidang kesehatan. Dia berharap dana kesehatan bisa dimaksimalkan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di tiap daerah.

"Hingga nanti ada pedoman untuk rumah sakit dan puskesmas di daerah, syarat-syarat tertentu apa saja yang mereka boleh beli dan harganya lewat e-katalog," ucap Basaria.
Nila yang hadir pula dalam pertemuan itu mengakui adanya sejumlah hambatan penerapan e-katalog alkes selama ini. Dia menyatakan bakal memperbaiki hal tersebut karena, menurutnya, Kemenkes sudah punya pengalaman terkait e-katalog di obat-obatan.

"Kami tadi berdiskusi dan akan menyelesaikan hal-hal yang dapat memperbaiki tata kelola pembelian alat kesehatan melalui e-katalog. Kami sudah memiliki pengalaman e-katalog untuk obat-obatan," ucapnya.

Nila mengatakan e-katalog sektoral di Kemenkes sedang tahan persiapan. Penerapan e-katalog sektoral bakal dimulai pada 2020, walau pun alan dilakukan sejumlah uji coba sebelumnya. (haf/dhn)