detikNews
Senin 14 Januari 2019, 13:09 WIB

PPDI Tegaskan Pertemuan dengan Jokowi Tak Terkait Pilpres

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
PPDI Tegaskan Pertemuan dengan Jokowi Tak Terkait Pilpres Foto: Ketua Umum Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Mujito. (Azizah-detikcom)
Jakarta - Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) hari ini menggelar silaturahmi nasional dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). PPDI menyatakan pertemuan hari ini tak terkait dengan dukungan mereka dalam Pilpres 2019.

"Tidak ada. Kami hari ini datang karena beliau presiden, saya perangkat desa. Jadi tidak ada bahasa 'Pak Jokowi, saya mendukung', tidak ada," kata Ketua Umum PPDI Mujito di Istora Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019).


Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menyanggupi akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan penghasilan perangkat desa yang setara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan II a. Menurut Mujito, Jokowi tak menyampaikan hal lain selain tentang desa.

"Dia menyampaikan tentang keberhasilan dia terkait dari awal dia menjabat sampai hari ini, utamanya tentang DD (dana desa) yang setiap tahun terus bertambah, itu yang beliau sampaikan. Tidak menyampaikan terkait hal yang lain," ujar Mujito.

"Murni itu aja. Dan kami mengucapkan terima kasih karena kesejahteraan kami udah terangkat sedikit, sudah terangkat gitu," imbuhnya.


Senada dengan Mujito, Bendahara Umum PPDI Nuryanto juga menyampaikan pesan Jokowi agar dana desa hanya berputar di desa dan dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi desa.

"Tadi pesannya Pak Presiden agar dana desa itu berputar di desa. Uang 200 sekian triliun untuk dana desa itu tidak boleh kembali lagi ke kota, apalagi ke Jakarta. Jadi untuk pertumbuhan ekonominya ini biar di desa. Tadi pesannya begitu," ucap Nuryanto.


Sebelumnya, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) hari ini menggelar silaturahmi dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyanggupi akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait penghasilan perangkat desa.

"Jadi Pak Presiden dalam 2 minggu dari sekarang, maksimal, itu akan menerbitkan PP terkait dengan regulasi penghasilan tetap perangkat desa," kata Ketua Umum PPDI Mujito saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Senin (14/1).

Acara silaturahmi PPDI ini yang digelar di Istora Senayan hari dihadiri sekitar 40 ribu perangkat desa dari seluruh Indonesia. Mujito menyampaikan tuntutan perangkat desa yang meminta penghasilan mereka setara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan II a.


PPDI Tegaskan Pertemuan dengan Jokowi Tak Terkait Pilpres

(azr/gbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed