Sabtu 12 Januari 2019, 17:06 WIB
BNPB Minta Shelter Tsunami di Pandeglang yang Dikorupsi Bisa Dipakai
Foto: arief/detikcom
Pandeglang -
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen Doni Monardo, mengunjungi shelter tsunami di Labuan, Pandeglang, Banten, yang mangkrak. Dia meminta shelter tsunami itu dimanfaatkan sebagai tempat pembelajaran mitigasi bencana.
Awalnya, Bupati Pandeglang Irna Narulita bercerita soal tidak terpakainya shelter tsunami di Kecamatan Labuan kepada Doni. Padahal Labuan menjadi salah satu lokasi dengan dampak parah.
Saat terjadi tsunami pada 22 Desember 2019, tidak ada warga yang mengungsi di sana. Padahal shelter itu bisa menampung sampai 2.000 orang.
Irna masih bimbang karena gedung itu sedang dililit kasus korupsi yang masih diusut Polda Banten. Dia meminta kepastian apakah pemerintah kabupaten bisa menggunakan shelter tersebut.
"Nanti bisa dilihat dan dijelaskan kepada kami bahwa gedung itu bisa dipakai. Nanti kami pasang plang. Ketika Allah uji kami tanggal 22 Desember, kami tidak pakai," ucap Irna di Tanjung Lesung Beach Hotel, Pandeglang, Banten, Sabtu (12/1/2019).
Setelah mendengar cerita dari Irna, Doni dan rombongan kemudian meninjau lokasi shelter. Lokasi shelter cukup strategis, berada di tengah pasar dan Polsek Labuan. Namun banyaknya coretan jail menimbulkan kesan kumuh pada bangunan itu.
Bangunan shelter ini terdiri dari tiga lantai. Lantai pertama bisa dijadikan lokasi parkir, sedangkan lantai dua dan tiga bisa menjadi lokasi pengungsian.
Bangunan dengan luas sekitar 200 meter persegi itu memiliki ruangan seperti aula. Tidak ada sekat kecuali toilet di lantai dua. Sedangkan lantai tiga dibuat tidak beratap.
Melihat kondisi gedung, Doni meminta Irna membuat acara di shelter sehingga orang mengenal shelter tsunami dan paham soal mitigasi bencana.
"Silakan apakah acara SD, SMP, atau SMA buat saja minggu ini lomba puisi soal kebencanaan, minggu berikutnya gambar. Jadi tempat ini jadi tempat pembelajaran kesiapsiagaan. Nanti, saat ada tsunami mereka tahu lari ke mana," kata Doni.
Doni meminta warga tidak bimbang dalam menggunakan fasilitas yang sudah ada. Yang terpenting, bangunan ini menjadi tempat untuk digunakan masyarakat.
"Meskipun ada masalah, tapi ini kan demi kemanusiaan. Sambil jalan, kami optimalisasi. Misal ada hiburan musik," ucap Doni.
Mendengar penjelasan itu, Irna pun langsung terpikir mengadakan acara di shelter tsunami Labuan. "Tanggal 1 April kan acara ulang tahun Pandeglang. Kami akan buat acara 'Pandeglang Bangkit'," ucap Irna.
Proyek pembangunan shelter tsunami itu dianggarkan sebesar Rp 18 miliar menggunakan anggaran 2014. Pembangunannya ternyata dikorupsi oleh orang-orang tak bertanggung jawab.
Kasubdit 2 Ditreskrimsus Polda Banten Kompol Djafar N Hamzah mengatakan kasus shelter di Pandeglang ini merupakan pembangunan tahun anggaran 2016 senilai Rp 18 miliar. Ada tiga tersangka yang ditetapkan oleh polisi atas dugaan korupsi ini, yakni dua rekanan dan satu PNS Kementerian Pekerjaan Umum.
"Kasus ini sekarang sudah proses ke pengadilan. Itu sudah dalam proses tahap persidangan," kata Djafar.
Simak juga video 'Anggaran Bencana di Tahun 2019 Naik Jadi Rp 15 Triliun!':
(aik/aan)
Awalnya, Bupati Pandeglang Irna Narulita bercerita soal tidak terpakainya shelter tsunami di Kecamatan Labuan kepada Doni. Padahal Labuan menjadi salah satu lokasi dengan dampak parah.
Baca juga: Ironi Shelter Tsunami Dikorupsi |
Irna masih bimbang karena gedung itu sedang dililit kasus korupsi yang masih diusut Polda Banten. Dia meminta kepastian apakah pemerintah kabupaten bisa menggunakan shelter tersebut.
 Pembangunan shelter tsunami Labuan mangkrak setelah dikorupsi. (arief/detikcom) |
"Nanti bisa dilihat dan dijelaskan kepada kami bahwa gedung itu bisa dipakai. Nanti kami pasang plang. Ketika Allah uji kami tanggal 22 Desember, kami tidak pakai," ucap Irna di Tanjung Lesung Beach Hotel, Pandeglang, Banten, Sabtu (12/1/2019).
Setelah mendengar cerita dari Irna, Doni dan rombongan kemudian meninjau lokasi shelter. Lokasi shelter cukup strategis, berada di tengah pasar dan Polsek Labuan. Namun banyaknya coretan jail menimbulkan kesan kumuh pada bangunan itu.
Bangunan shelter ini terdiri dari tiga lantai. Lantai pertama bisa dijadikan lokasi parkir, sedangkan lantai dua dan tiga bisa menjadi lokasi pengungsian.
Bangunan dengan luas sekitar 200 meter persegi itu memiliki ruangan seperti aula. Tidak ada sekat kecuali toilet di lantai dua. Sedangkan lantai tiga dibuat tidak beratap.
 "Silakan apakah acara SD, SMP, atau SMA buat saja minggu ini lomba puisi soal kebencanaan, minggu berikutnya gambar. Jadi tempat ini jadi tempat pembelajaran kesiapsiagaan. Nanti, saat ada tsunami mereka tahu lari kemana," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen Doni Monardo. (arief/detikcom) |
Melihat kondisi gedung, Doni meminta Irna membuat acara di shelter sehingga orang mengenal shelter tsunami dan paham soal mitigasi bencana.
"Silakan apakah acara SD, SMP, atau SMA buat saja minggu ini lomba puisi soal kebencanaan, minggu berikutnya gambar. Jadi tempat ini jadi tempat pembelajaran kesiapsiagaan. Nanti, saat ada tsunami mereka tahu lari ke mana," kata Doni.
Doni meminta warga tidak bimbang dalam menggunakan fasilitas yang sudah ada. Yang terpenting, bangunan ini menjadi tempat untuk digunakan masyarakat.
"Meskipun ada masalah, tapi ini kan demi kemanusiaan. Sambil jalan, kami optimalisasi. Misal ada hiburan musik," ucap Doni.
Mendengar penjelasan itu, Irna pun langsung terpikir mengadakan acara di shelter tsunami Labuan. "Tanggal 1 April kan acara ulang tahun Pandeglang. Kami akan buat acara 'Pandeglang Bangkit'," ucap Irna.
Proyek pembangunan shelter tsunami itu dianggarkan sebesar Rp 18 miliar menggunakan anggaran 2014. Pembangunannya ternyata dikorupsi oleh orang-orang tak bertanggung jawab.
Kasubdit 2 Ditreskrimsus Polda Banten Kompol Djafar N Hamzah mengatakan kasus shelter di Pandeglang ini merupakan pembangunan tahun anggaran 2016 senilai Rp 18 miliar. Ada tiga tersangka yang ditetapkan oleh polisi atas dugaan korupsi ini, yakni dua rekanan dan satu PNS Kementerian Pekerjaan Umum.
"Kasus ini sekarang sudah proses ke pengadilan. Itu sudah dalam proses tahap persidangan," kata Djafar.
Simak juga video 'Anggaran Bencana di Tahun 2019 Naik Jadi Rp 15 Triliun!':
(aik/aan)
