TNI-Jaksa Razia Buku, Sejarawan: Kronika 65 Buku Ilmiah

Padang - Sejarawan Asvi Warman Adam meminta segala bentuk penyitaan buku seperti yang terjadi di Padang harus dihentikan. Ia meminta aparat minta maaf kepada penulis, penerbit, dan terutama kepada toko buku.

"Penyitaan buku semacam itu jangan terulang lagi. Kalau ada buku yg mau diteliti oleh Kejagung, boleh saja tapi harus beli dong," katanya kepada detikcom, Jumat (11/1/2019).

Aparat gabungan dari Kodim dan Kejaksaan Negeri Padang menyita sejumlah buku yang dianggap menyebarkan paham komunis. Buku-buku tersebut disita dari Toko Buku Nagare Boshi di kawasan pecinan Pondok, Kecamatan Padang Barat, Selasa (8/1/2019) sore.

Baca juga: Penulis Protes Bukunya Disita, Kejagung: Masih Diteliti

Asvi menulis kata pengantar untuk buku 'Kronika 65: Catatan Hari Per Hari Peristiwa G30S Sebelum hingga Setelahnya (1963-1971)' yang ikut disita aparat. Kata Asvi, buku tersebut disusun sebuah tim penulis yang terdiri dari mahasiswa lulusan S1 dan S2 sejarah di Yogyakarta.

"'Kronika 65' itu ada semua unsur politik. Dari tahun 1963 sampai 1971. Kronologi peristiwa politik dari hari ke hari. Tebalnya sekitar 1.000 hal. Khusus untuk tanggal 30 September '65, ada kronologi peristiwa selama 24 jam. Jadi ini bahan mentah untuk riset atau menulis tentang peristiwa G30S 1965 dan prolog (peristiwa sebelumnya) serta epilog (peristiwa sesudahnya). Jadi saya menulis kata pengantar untuk menjelaskan buku ini disusun secara ilmiah," katanya.

"(Buku) sudah lama terbit, dan selama ini tidak ada masalah di toko buku," katanya.

Asvi curiga penyitaan ini berkaitan dengan pemilu dan pilpres. "Saya kira fokusnya sekarang tertuju ke PDIP. Yang disita buku-buku tentang Sukarno. Juga buku Budiman Sujatmiko, anggota DPR dari PDIP. Apakah razia tersebut itu targetnya (berhubungan dengan pileg dan pilpres)?" ujar Asvi.

Baca juga: Dirazia TNI-Jaksa, Pemilik Toko Buku: Seolah-olah Kami Kriminal

Ia sepakat untuk menunggu hasil penelitian dari Kejaksaan Agung.

"Menurut Jaksa Agung, buku-buku tersebut akan diteliti oleh Kejagung. Kalau tidak terbukti saya kira Kodim Padang harus minta maaf kepada penulis, penerbit, dan terutama kepada toko buku," katanya lagi. (asp/asp)