KPK Juga Cecar Aher soal Aliran Duit ke Pejabat Pemprov Jabar

Haris Fadhil - detikNews
Rabu, 09 Jan 2019 19:38 WIB
Ahmad Heryawan (Rina Atriana/detikcom)
Jakarta - KPK memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) sebagai saksi kasus dugaan suap proyek Meikarta. Aher dicecar soal keputusan gubernur yang dibuatnya, juga soal dugaan aliran duit ke sejumlah pihak di Pemprov Jabar.

"Ada dua hal yang kami dalami saat ini. Pertama tentu saja terkait dengan apa yang dilakukan dan bagaimana peran yang bersangkutan ketika menjadi gubernur di Jawa Barat terkait dengan proses perizinan Meikarta," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (9/1/2019).

"Yang kedua, kami mengklarifikasi sejauh mana saksi mengetahui adanya dugaan penerimaan uang oleh beberapa pejabat di Pemprov Jawa Barat terkait dengan hal ini," sambungnya.






Febri mengatakan KPK mulai menemukan data adanya aliran duit ke sejumlah pihak di Pemprov Jabar terkait proyek Meikarta. Namun dia tak menyebut detail berapa jumlah aliran dana itu dan siapa saja yang diduga menerima.

"Kami mulai menemukan beberapa data dan informasi dan bukti yang baru terkait dengan pihak lain yang diduga mendapatkan aliran dana baik di Pemprov Jabar misalnya ada pejabat-pejabat di sana ataupun dugaan pembayaran sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan keluarga ke luar negeri. Nah, itu juga sedang dialami oleh KPK," papar Febri.

Aher mengaku ditanya tentang keputusan gubernur yang dibuatnya terkait pendelegasian wewenang ke kepala dinas PMPTSP untuk keperluan menandatangani rekomendasi proyek Meikarta. Dia menyebut tak ada ditanyai soal aliran dana dan menyatakan tak tahu-menahu soal itu.

"Kalau aliran itu ditelusuri, ya pasti siapa-siapa yang menerima aliran. Saya tidak ditanyai itu," ujar Aher setelah diperiksa 8 jam sebagai saksi untuk Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin.

Ada sembilan tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Empat di antaranya sudah menjadi terdakwa di proses persidangan, yaitu Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi.

Dalam dakwaan keempat orang itulah nama Aher muncul. Aher disebut mengeluarkan keputusan nomor 648/Kep.1069- DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Dalam surat itu, Gubernur Aher mendelegasikan pelayanan dan penandatanganan rekomendasi untuk pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di daerah Kabupaten Bekasi kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat.

Dinas PMPTSP Jawa Barat kemudian mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bupati Neneng, yang intinya Pemprov Jawa Barat akan memberikan rekomendasi dengan catatan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti Pemkab Bekasi sesuai dengan rapat pleno BKPRD Jawa Barat. (haf/fdn)