.webp)
Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Ongen Sangaji mengatakan ketiga orang tersebut belum memiliki rekam jejak yang mumpuni untuk menjadi orang nomor dua di Ibu Kota.
"Masa kami disuruh memilih orang yang track record-nya tak jelas. Ingat, DKI memiliki APBD besar, kalau salah, bisa bahaya. Jangan samakan DKI dengan provinsi lain atau kelas wali kota. Permasalahannya beda," tegas Ongen kepada wartawan, Senin (7/1/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hanura, disebut Ongen, memang tak bisa mengintervensi pengusulan nama cawagub. Tapi Hanura berharap usulan nama bisa dipertimbangkan ulang Gerindra dan PKS sebagai parpol pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilgub DKI.
Keraguan mengenai kapabilitas ketiga cawagub DKI juga diutarakan Ketua Fraksi PKB Hasbiallah Ilyas. Dia mengaku sama sekali tidak mengetahui rekam jejak ketiga politikus PKS tersebut.
"Sudah pasti kagak mampu, tinggal di mana kok. Jadi wagub juga nggak ngerti," ujarnya.
Tiga nama yang diusulkan PKS masih akan diproses tim seleksi untuk menjalani fit and propers test. PKS menunjuk eks Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Eko Prasodjo serta pengamat politik Ubedilah Badrun sebagai anggota tim fit and proper test.
Baca juga: Fraksi Hanura DKI Tolak 3 Cawagub dari PKS |
Sedangkan Gerindra menunjuk Wakil Ketua DPD Gerindra DKI dan peneliti LIPI Siti Zuhro sebagai anggota tim fit and proper test. Proses fit and proper test diharapkan selesai akhir bulan ini.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan proses penentuan cawagub ke Gerindra dan PKS. Dengan tiga calon, menurutnya, akan lebih mudah mengerucutkan ke dua nama.
"Kalau sekarang sudah ada tiga nama, segera ada dua nama. Kalau sudah dua nama, bisa diproses ke Dewan," kata Anies, Rabu (2/1). (fdn/fdn)
